APBN 2024

Realisasi Setoran Bea dan Cukai Tembus Rp95 Triliun, Tumbuh 1,3 Persen

Dian Kurniati | Selasa, 28 Mei 2024 | 12:00 WIB
Realisasi Setoran Bea dan Cukai Tembus Rp95 Triliun, Tumbuh 1,3 Persen

Salah satu slide yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga April 2024 mencapai Rp95,7 triliun, atau setara dengan 29,8% dari target yang ditetapkan pada APBN 2024 sejumlah Rp321 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut tumbuh 1,3% dari periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut didorong oleh penerimaan bea keluar yang tumbuh signifikan.

"[Realisasi] bea dan cukai Rp95,7 triliun. Itu 29,8% dari target dan tumbuh tipis 1,3%," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Selasa (28/5/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Sri Mulyani menuturkan realisasi penerimaan cukai mencapai Rp74,2 triliun, turun 0,5%. Adapun realisasi penerimaan cukai tersebut setara dengan 30,2% dari target APBN.

Penerimaan cukai yang terkontraksi disebabkan fenomena peralihan konsumsi ke rokok dengan harga lebih murah (downtrading). Adapun produksi rokok golongan 1 dengan tarif cukai tinggi turun 3%, sedangkan produksi rokok golongan 2 tumbuh 14,2%.

Guna mengamankan penerimaan, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) terus melaksanakan penindakan terhadap barang kena cukai ilegal, terutama rokok. Hingga April 2024, DJBC melaksanakan 4.000 penindakan rokok ilegal senilai Rp311 miliar.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

"Ini menggambarkan tatanan untuk cukai tidak hanya masalah mengumpulkan pendapatan, tetapi juga ada enforcement yang cukup kompleks di lapangan," ujar Sri Mulyani.

Mengenai bea masuk, Sri Mulyani menyebut realisasi penerimaannya mencapai Rp15,7 triliun, turun 0,5%. Kinerja tersebut setara dengan 27,4% dari target bea masuk.

Kontraksi tersebut disebabkan oleh penurunan tarif efektif bea masuk dari 1,47% menjadi 1,35%. Selain itu, terdapat penurunan penerimaan dari komoditas utama seperti kendaraan roda 4, suku cadang dari kendaraan, serta gas alam dan buatan.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Soal bea keluar, realisasi penerimaannya mencapai Rp5,8 triliun atau setara dengan 33% dari target APBN. Kinerja ini tumbuh 40,6%, terutama karena bea keluar dari barang mineral yang tumbuh 6 kali lipat dari tahun sebelumnya, serta relaksasi dari ekspor mineral.

Meski demikian, bea keluar produk sawit justru mengalami turun 68,3% karena harga CPO turun 11,16% dari US$911/MT menjadi US$809/MT. Di sisi lain, volume ekspor produk sawit juga turun 11,36% dari 12,95 juta ton menjadi hanya 11,48 juta ton.

"Jadi untuk sawit ini dua-duanya kena, yaitu volume dan harganya mengalami penurunan," tutur Sri Mulyani. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja