APBN KITA

Realisasi Penerimaan Pajak hingga Akhir April 2024 Turun 9,29%

Dian Kurniati | Senin, 27 Mei 2024 | 17:45 WIB
Realisasi Penerimaan Pajak hingga Akhir April 2024 Turun 9,29%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kinerja APBN 2024 hingga akhir April. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir April 2024 senilai Rp624,19 triliun. Capaian tersebut setara dengan 31,38% dari target dalam APBN 2024 senilai Rp1.989 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perkembangan penerimaan pajak secara nominal bertambah terutama seiring dengan periode penyampaian SPT Tahunan 2023. Namun, penerimaan pajak ini masih mengalami kontraksi atau minus sebesar 9,29% (year on year/yoy).

“Tahun ini karena April adalah untuk SPT korporasi, kita mengumpulkan Rp624 [triliun] akumulasi," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (27/5/2024).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Sebagai perbandingan sesuai dengan dokumen APBN Kita, realisasi penerimaan pajak pada akhir April 2023 tercatat senilai Rp688,15 triliun. Realisasi ini setara dengan 40,05% target APBN. Saat itu, kinerja penerimaan pajak juga tumbuh 21,29% (yoy).

Dalam konferensi pers tersebut, Sri Mulyani menjelaskan terjadi perlambatan penerimaan pajak hingga April 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal itu terutama terlihat dari perlambatan bruto PPh nonmigas karena penurunan PPh tahunan badan.

Menurut Sri Mulyani, kontraksi pada penerimaan pajak tersebut mencerminkan adanya penurunan profitabilitas pada 2023, terutama pada sektor-sektor komoditas.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Dia kemudian memerinci kinerja penerimaan PPh nonmigas mencapai Rp377,00 triliun atau 35,45% dari target. Penerimaan ini secara bruto terkontraksi 5,43%. Namun, secara neto minus lebih dalam hingga 8,25% karena posisi akhir April 2023 realisasinya senilai Rp410,92 triliun.

"Artinya perusahaan-perusahaan dengan harga komoditas turun, terjadi penurunan profitabilitas sehingga kewajiban mereka membayar pajak juga mengalami penurunan, terutama untuk sektor pertambangan komoditas," ujarnya.

Kemudian, realisasi PPN dan PPnBM tercatat senilai Rp218,50 triliun atau 26,93% dari target. Penerimaan ini secara bruto tumbuh 5,93%. Namun, secara neto, kinerja penerimaan PPN dan PPnBM masih minus 8,95% karena realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp239,98 triliun.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Penerimaan pada PBB dan pajak lainnya terealisasi Rp3,87 triliun atau 10,27% dari target. Penerimaan ini secara bruto terkontraksi 22,59%. Namun, secara neto, realisasi ini minus 21,34% dari kinerja pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp4,92 triliun.

Kemudian, realisasi penerimaan PPh migas hingga akhir April 2024 tercatat senilai Rp24,81 triliun atau 32,49% dari target. Kinerja ini secara bruto kontraksi 23,24%. Namun, realisasi secara neto minus 23,81% dibandingkan dengan kinerja pada akhir April 2023 senilai Rp32,33 triliun.

“PPh migas ini sebabnya lifting yang selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun," imbuh Sri Mulyani. Simak pula ‘Akhir April 2024, Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Masih Turun’. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra