Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman.
JAKARTA, DDTCNews – Kinerja penerimaan yang di bawah ekspektasi membuat pembiayaan (utang) berpotensi berubah tahun ini. Hal tersebut akan menjadi bagian dalam laporan pemerintah kepada DPR.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan opsi perubahan strategi dan patokan pembiayaan akan terlihat dalam penjabaran di laporan semester I dari pemerintah kepada DPR.
“Nanti, minggu depan Menkeu akan menyampaikan laporan semester kepada DPR. Nanti lihat saja angkanya di sana,” katanya saat membuka masa penawaran Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR007, Kamis (11/7/2019).
Luky memaparkan kondisi perekonomian yang diliputi ketidakpastian turut memengaruhi kondisi keuangan negara. Kinerja penerimaan misalnya, ikut terpengaruh sehingga mencatatkan pertumbuhan yang tidak setinggi tahun lalu.
Iklim ketidakpastian yang berkembang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Perhatian pemerintah tidak hanya pada pos penerimaan, tetapi juga seluruh pos yang ada dalam APBN.
“Kondisi global masih diliputi ketidakpastian dan masih sangat volatile. Kita ini seperti naik rollercoaster, kadang ada berita bagus, kadang ada berita buruk. Kita terus cermati dan waspada kepada semua yang terjadi,” paparnya.
Seperti diketahui, pendapatan negara hingga akhir Mei 2019 tercatat senilai Rp728,5 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 6,2%. Realisasi pertumbuhan setoran ke kas negara tersebut lebih rendah dari tahun lalu dengan setoran senilai Rp686 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 15,5%.
Sementara itu, pembiayaan utang pemerintah hingga akhir Mei 2019 sebesar Rp159,6 triliun atau 44% dari pagu APBN senilai Rp359 triliun. Realisasi utang tersebut tumbuh negatif 10,6% dari tahun fiskal 2018 yang pembiayaan utangnya mencapai Rp178,5 triliun. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.