JEPANG

Rawan Disalahgunakan Turis, Jepang Pakai Sistem Cashless Tax Refund

Muhamad Wildan | Kamis, 25 April 2024 | 10:30 WIB
Rawan Disalahgunakan Turis, Jepang Pakai Sistem Cashless Tax Refund

Ilustrasi.

TOKYO, DDTCNews - Jepang akan meluncurkan fitur cashless tax refund dalam rangka mencegah penyalahgunaan tax refund oleh turis-turis yang berkunjung ke negara tersebut.

Tax refund sesungguhnya diberikan bila hanya bila turis asing membawa barang belanjaannya di Jepang ke negara asal. Namun, banyak turis yang secara sengaja menjual kembali barang belanjaannya dan tetap meminta tax refund.

"Dalam sistem baru yang sedang dibangun, pemerintah akan meminta wisatawan asing untuk membayar PPN ketika membeli suatu produk. PPN akan dikembalikan secara cashless melalui kartu kredit atau sistem nontunai lainnya," ungkap pemerintah Jepang, dikutip Rabu (24/4/2024).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Agar barang tidak dijual kembali oleh turis di dalam yurisdiksi Jepang, petugas kepabeanan di bandara bakal mewajibkan turis untuk memasukkan barang belanjaan dalam kemasan yang tersegel sebelum turis meninggalkan Jepang.

Jika petugas kepabeanan menemukan bahwa turis tidak membawa barang belanjaannya meski telah mendapatkan fasilitas PPN dari pemerintah Jepang, turis tersebut akan diminta untuk membayar PPN oleh petugas kepabeanan.

Ketika sistem cashless tax refund, turis asing tetap bisa meminta tax refund melalui loket yang tersedia di bandara. Namun, turis akan didorong untuk menggunakan cashless tax refund guna mencegah antrean di bandara.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Untuk diketahui, secara umum turis asing yang berkunjung di Jepang berhak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sepanjang turis tersebut berencana menggunakan barang belanjaannya di negara asalnya.

Fasilitas pembebasan PPN diberikan atas barang (general goods) yang dibeli oleh turis dengan harga JPY5.000 atau lebih. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?