KRISIS POLITIK MALAYSIA

Raja Tunjuk Muhyiddin Yassin, Mahathir Menolak

Redaksi DDTCNews | Minggu, 01 Maret 2020 | 16:00 WIB
Raja Tunjuk Muhyiddin Yassin, Mahathir Menolak

Mahathir Mohamad.

KUALA LUMPUR, DDTCNews—Setelah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Malaysia, lalu tidak setuju dengan pejabat pengganti yang ditunjuk Raja, Mahathir Muhammad kembali mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri Malaysia.

Namun, Mahathir Mohamad mengatakan Raja Malaysia menolak permintaannya untuk bertemu. Ia juga mengaku dikhianati oleh Muhyiddin Yassin, pemimpin Partai Pribumi Bersatu Malaysia, yang ditunjuk raja menjadi PM baru.

Dalam konferensi pers, Minggu (1/3), Mahathir menolak penunjukan Muhyiddin sebagai pengganti dirinya. Alasannya, dia mendapat lebih banyak dukungan ketimbang Muhyiddin dari anggota dewan yang menyambangi Raja Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pekan lalu.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Mahathir mengatakan ada 114 anggota dewan yang mendukungnya kembali menjadi PM Malaysia. Ia menegaskan Raja menolak permintaannya bertemu untuk menunjukkan laporan dukungan tersebut. Sebelumnya, Mahathir telah mengunggah daftar dukungan itu di akun Facebooknya.

Dr. M, julukan Mahathir, menuding Muhyiddin Yassin tidak memiliki dukungan mayoritas dari anggota parlemen. Mahathir menyebut keputusan Yang di-Pertuan Agong aneh mengingat Mahathir memiliki jumlah dukungan yang lebih besar di Dewan Rakyat.

“Raja telah membuat keputusan untuk tidak melihat saya lagi, tetapi untuk menunjuk Muhyiddin sebagai perdana menteri. Jadi, yang kalah akan membentuk pemerintahan, sementara yang menang jadi oposisi. Ini aneh,” kata Mahathir.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Muhyiddin dilantik sebagai PM ke-8 Malaysia pada pukul 10.30 tadi. Istana mengatakan, pelantikan tidak bisa ditunda lagi demi kepentingan negara dan rakyat. Sementara itu, penunjukan Muhyiddin sebagai PM adalah perkembangan terbaru dari krisis politik di Malaysia setelah Mahathir mundur.

Yang terjadi berikutnya adalah berbagai perubahan sikap partai politik di Malaysia, termasuk dari koalisi Pakatan Harapan pimpinan Anwar Ibrahim yang kemudian menyatakan mendukung Mahathir kembali untuk menjadi PM.

Krisis politik bermula dari pembentukan koalisi pemerintahan baru yang digalang Muhyiddin dan Azmin Ali, bekas pejabat Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar Ibrahim. Langkah Muhyiddin ini kemudian membuat Mahathir mundur dari PM dan dari Partai Bersatu.

Karena gerakan tersebut, Mahathir mengaku dikhianati, baik oleh Muhyiddin dan Azmin. “Saya merasa dikhianati oleh Muhyiddin. Dia telah merencanakan ini sejak lama dan sekarang dia berhasil,” kata Mahathir seperti dilansir malaysiakini.com, Minggu (1/3/2020). (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 JANUARI 2025 - 04 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Rabu, 22 Januari 2025 | 09:25 WIB KURS PAJAK 22 JANUARI 2025 - 28 JANUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 15 Januari 2025 | 08:47 WIB KURS PAJAK 15 JANUARI 2025 - 21 JANUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Bergerak Dinamis, Rupiah Melemah Terhadap Dolar AS

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi