INGGRIS

Pungutan Pajak Diprediksi Meningkat Setelah Pandemi Corona Berlalu

Redaksi DDTCNews | Jumat, 10 April 2020 | 07:00 WIB
Pungutan Pajak Diprediksi Meningkat Setelah Pandemi Corona Berlalu

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews—Masyarakat Inggris diprediksi akan menghadapi beban pajak tambahan pasca pandemi Corona berlalu. Apalagi, pemerintah telah mengguyur miliaran poundsterling untuk penanggulangan Corona.

Ahli ekonomi dari Institute for Fiscal Studies Philip Booth mengatakan pandemi Corona memiliki dampak besar terhadap pelemahan ekonomi. Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi memukul kinerja penerimaan pajak hingga 10% tahun ini.

Belum lagi, pemerintah jorjoran memberikan stimulus ekonomi. Nilai stimulus dan insentif ditaksir mencapai £120 miliar. Dari total nilai itu, sekitar £60 miliar diberikan dalam bentuk relaksasi PPh badan dan orang pribadi selama masa karantina diberlakukan.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

“Warga Inggris akan dipukul dengan kenaikan pajak darurat untuk mendanai pengeluaran penanggulangan virus Corona ke depannya,” katanya Kamis (9/4/2020.

Booth menjelaskan pandemi Corona memang mengakibatkan kekacauan dalam pola pasokan dan permintaan. Geliat ekonomi pun melempem seir.ng dengan kegiatan masyarakat yang dibatasi dalam mencegah penyebaran Corona.

Situasi tersebut memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan stimulus untuk kelas pekerja, pemilik bisnis dan meningkatkan jaminan sosial.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Inggris, kata Booth, tak ubahnya seperti tengah menghadapi masa perang. Alhasil pilihan pemerintah untuk mengatasi itu hanya terbatas kepada tiga hal yakni peningkatan pajak, mencetak uang dan menerbitkan surat utang.

Booth menilai opsi mencetak uang baru bukan pilihan terbaik karena berdampak terhadap meningkatnya angka inflasi dan biaya hidup masyarakat yang melonjak. Alhasil, pilihan yang realistis hanya menaikkan pajak atau menerbitkan surat utang.

“Covid-19 tak seperti masa perang meski efeknya yang sama kepada perekonomian. Selain itu negara yang melakukan pencetakan uang baru juga belum tentu ekonominya menjadi lebih baik,” tuturnya dilansir dari The Express. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?