Pulihkan Wisata, Pengusaha Minta Pemerintah Kembalikan Insentif Pajak

PETALING JAYA, DDTCNews - Pengusaha hotel yang tergabung dalam Malaysia Budget and Business Hotel Association (MyBHA) mengusulkan kepada pemerintah agar kembali memberikan insentif pajak untuk mendorong masyarakat berwisata.

Presiden MyBHA Sri Ganesh Michiel mengatakan insentif dapat diberikan dalam bentuk pengurang pajak jika masyarakat yang menginap di hotel. Menurutnya, insentif ini akan menarik masyarakat berwisata di dalam negeri dan menginap di hotel.

"Kita perlu mencari win-win solution untuk menjamin kesinambungan bagi semua pihak," katanya, dikutip pada Jumat (6/1/2023).

Sri Ganesh mengatakan kunjungan wisatawan sangat diperlukan untuk memulihkan sektor pariwisata dan hotel. Menurutnya, insentif pajak dapat diberikan senilai RM3.000 atau sekitar Rp10,67 juta bagi masyarakat yang bepergian ke destinasi wisata di dalam negeri.

Dia menilai pagu insentif pajak untuk mendorong pariwisata dapat dimasukkan dalam APBN-P 2023 yang bakal disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada DPR pada 24 Februari 2023.

Kemudian, Sri Ganesh mendesak pemerintah menaikkan threshold atas Sales and Service Tax (SST) untuk industri perhotelan dari RM500.000 atau Rp1,77 miliar menjadi RM1,5 juta atau Rp5,3 miliar per tahun. Di sisi lain, dia berharap pemerintah memperbaiki mekanisme pemungutan pajak pariwisata untuk menghindari kebocoran, terutama untuk pemesanan yang dilakukan secara online.

Menurutnya, pemberian insentif pajak tersebut akan membuat pariwisata Malaysia berkembang. Pasalnya, pemerintah pada tahun ini menargetkan lebih dari 15 juta kunjungan turis asing, dengan proyeksi nilai pendapatannya RM47 miliar atau Rp167,28 triliun.

Sementara itu, Presiden Malaysian Inbound Tourism Association (MITA) Uzaidi Udanis menilai pemerintah perlu mengalokasikan lebih banyak dana untuk mempromosikan Malaysia di tingkat internasional. Menurutnya, pelaku usaha tidak akan mampu melakukan promosi seperti menghadiri banyak konferensi internasional.

"Kita perlu memastikan Malaysia dapat kembali berada di peta wisata dunia setelah pandemi Covid-19," ujarnya dilansir thestar.com.my.

Pada awal pandemi Covid-19, pemerintah Malaysia sempat memberikan pembebasan pajak pariwisata dan pajak layanan atas akomodasi yang disediakan oleh operator hotel hingga akhir tahun. Perusahaan pariwisata juga dapat menangguhkan angsuran pajak penghasilan (PPh) badan.

Kepada wajib pajak orang pribadi, ada keringanan PPh sebesar RM1.000 atau Rp3,5 juta untuk setiap wajib pajak yang mengeluarkan biaya pariwisata domestik. Klaim potongan pajak berlaku atas biaya pemesanan hotel dan paket perjalanan. (sap)