KEBIJAKAN EKONOMI

Pulihkan Ekonomi Batam, Begini Langkah Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Jumat, 20 Oktober 2017 | 10:35 WIB
Pulihkan Ekonomi Batam, Begini Langkah Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) berupaya mengembalikan kejayaan kawasan Batam dengan mentransformasi kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.

Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Batam (PBPB) Darmin Nasution mengatakan percepatan revitalisasi FTZ Batam disepakati melalui beberapa kebijakan pokok. Menurutnya kebijakan pokok itu dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian Batam dengan mempertahankan investasi yang telah ada.

"Pemerintah pusat bersama Pemda dan dunia usaha menjadi faktor utama untuk mewujudkan Batam yang kembali menjadi tujuan investai menarik. Sekaligus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi baik regional maupun nasional," ujarnya di Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis (19/10).

Baca Juga:
Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Adapun Darmin telah menentukan beberapa program yang akan dilakukan ke depannya, antara lain menyelesaikan dualisme dan membangun sinergi dengan semua pemangku kepentingan, lalu mempercepat transformasi FTZ Batam menjadi KEK Batam.

Kemudian program selanjutnya adalah meningkatkan pelayanan dan investasi, meningkatkan kinerja organisasi BP Batam, dan mendukung pembangunan Batam yang nyaman, aman, asri dan lestari.

"Kami berharap dengan pelaksanaan program tersebut, upaya untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi kawasan Batam sebesar 7% optimis dapat dicapai," tuturnya.

Baca Juga:
KEK Johor-Singapura Jadi Alarm untuk Pastikan Daya Saing Investasi RI

Di samping itu, Darmin telah menerbitkan Surat Keputusan Menko Perekonomian nomor 146 tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Penetapan, serta Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pengusahaan kawasan PBPB. Dia pun berharap dapat segera bekerja agar proses pembangunan Batam dapat segera berjalan.

Selain itu, pengurus PBPB tersebut meliputi Lukita Dinarsyah Tuwo, sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Purwiyanto sebagai Anggota Deputi Bidang Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Lalu, Yusmar Anggadinata sebagai Anggota Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Dwianto Eko Winary sebagai Anggota Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan Bambang Purwanto sebagai Anggota Deputi Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Senin, 20 Januari 2025 | 10:30 WIB KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Ada Perang Tarif Trump, KEK Siap-Siap Sambut Relokasi Pabrik China

Kamis, 16 Januari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

KEK Johor-Singapura Jadi Alarm untuk Pastikan Daya Saing Investasi RI

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global