TAX AMNESTY

Program Ini Mampu Tingkatkan Cadangan Devisa

Redaksi DDTCNews | Jumat, 07 Oktober 2016 | 18:27 WIB
Program Ini Mampu Tingkatkan Cadangan Devisa

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia menilai program pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi salah satu alasan sumber cadangan devisa meningkat pada akhir September lalu.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengakui tren kenaikan cadangan devisa disebabkan oleh aliran modal yang masuk ke Indonesia selama tahun ini.

"Masuknya aliran dana atau capital inflow ke Indonesia menyebabkan cadangan devisa Indonesia membaik dalam beberapa bulan ini, ditambah dari tax amnesty," ujarnya di Jakarta, Jumat (7/10).

Baca Juga:
BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Menurut Mirza, capital inflow pada tahun lalu hanya berkisar Rp55 triliun, angka tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan tahun ini. Pada tahun ini aliran modal masuk mencapai 3 kali lipatnya, yaitu sebesar Rp165 triliun.

Adapun peningkatan suku bunga acuan atau Federal Fund Rate (FFR) juga menjadi penyebab peningkatan cadangan devisa. FFR dapat meyakinkan investor untuk menempatkan hartanya di negara berkembang.

Selain itu, dalam undang-undang tax amnesty mewajibkan pengalihan aset partisipannya paling lambat dilakukan hingga tanggal 31 Desember 2016. Mirza meyakini pada akhir tahun ini akan banyak dana repatriasi.

"Capital inflow di luar tax amnesty bisa dipastikan akan terus masuk ke Indonesia, namun sepertinya akan banyak yang memilih via tax amnesty" tutupnya. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 08:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Rabu, 15 Januari 2025 | 16:25 WIB KEBIJAKAN MONETER

Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:37 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Patuhi Aturan DHE SDA, DJBC Blokir Layanan Ekspor 176 Perusahaan

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?