PENGHINDARAN PAJAK

Produsen Film James Bond Dituding Lakukan Penghindaran Pajak

Muhamad Wildan | Sabtu, 24 Oktober 2020 | 12:01 WIB
Produsen Film James Bond Dituding Lakukan Penghindaran Pajak

Salah satu adegan dalam Spectre, film James Bond pada 2015. (Foto: businessinsider.com)

READING, DDTCNews - Rumah produksi film James Bond, EON Productions Ltd, dituding melakukan penghindaran pajak korporasi atas penghasilan yang diperoleh dari film Skyfall pada 2012, Spectre pada 2015, dan No Time To Die yang akan ditayangkan tahun depan.

Menurut Tax Watch UK, angka penjualan film Skyfall dan Spectre tercatat mencapai US$2 miliar atau setara dengan Rp29,4 triliun. Meski demikian, jumlah penghasilan yang dibukukan di Inggris sangat kecil.

Kebanyakan penghasilan EON Productions Ltd dari kedua film tersebut dibukukan di yurisdiksi lain. Walaupun terdapat indikasi penghindaran pajak, EON Productions Ltd justru mendapatkan subsidi sebesar GBP100 juta atau Rp1,9 triliun dari Pemerintah Inggris.

Baca Juga:
Paradoks Artificial Intelligence dalam Konteks Penghindaran Pajak

"Kami belum menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan EON Productions. Namun, kami berpandangan subsidi yang diberikan ke industri film seharusnya tepat sasaran dan bukan pada korporasi yang melakukan minimalisasi pembayaran pajak," tulis Tax Watch UK, Rabu (21/10/2020).

Menurut Tax Watch UK, LSM perpajakan di Inggris, saldo kredit pajak yang diperoleh EON Productions Ltd dari produksi film Spectre mencapai GBP30 juta. Adapun saldo kredit pajak yang diperoleh dari produksi film No Time To Die mencapai GBP47 juta.

Dalam ketentuan perpajakan di Inggris, rumah produksi film diperbolehkan untuk mengklaim kredit pajak 25% dari total biaya yang dikeluarkan untuk produksi film di Inggris. Kredit pajak tersebut bisa digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan dari rumah produksi tersebut.

Baca Juga:
Indonesia Sudah Punya GAAR, Apa Kelebihan dan Kekurangannya?

Apabila rumah produksi film merugi, kredit pajak tersebut dapat diklaim sebagai restitusi. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan Film Tax Relief yang bertujuan untuk mendorong promosi budaya Inggris di dunia internasional.

Dalam meminimalisasi pajak korporasi yang harus dibayarkan kepada pemerintah Inggris, EON Productions Ltd tetap berperan sebagai perusahaan yang memproduksi film James Bond.

Setelah film selesai diproduksi, film tersebut akan dijual kepada Danjaq yang bertempat di Swiss. "Danjaq tidak memiliki fungsi lain selain sebagai pemegang hak cipta dan trademark dari James Bond," tulis Tax Watch UK.

Baca Juga:
Praktik Moonlighting di Dunia Kerja, Kamu Termasuk?

Saat ini Danjaq berpindah domisili ke Delaware, AS. Meski terdapat perubahan domisili, skema minimalisasi pembayaran pajak itu tetap dimanfaatkan EON Productions Ltd. Danjaq tetap berperan sebagai perusahaan yang memiliki hak cipta dan mendistribusikan film-film James Bond.

EON Productions Ltd dalam laporan keuangannya sendiri menuliskan film dijual dengan harga yang sama dengan total biaya produksi dikurangi jumlah kredit pajak yang diterima. Hal ini membuat pajak yang diterima Pemerintah Inggris dari produksi film-film James Bond sangat kecil. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 September 2024 | 17:43 WIB ANALISIS PAJAK

Paradoks Artificial Intelligence dalam Konteks Penghindaran Pajak

Sabtu, 21 September 2024 | 14:33 WIB PENGAWASAN PAJAK

Indonesia Sudah Punya GAAR, Apa Kelebihan dan Kekurangannya?

Rabu, 11 September 2024 | 16:30 WIB ISTILAH EKONOMI

Praktik Moonlighting di Dunia Kerja, Kamu Termasuk?

Rabu, 21 Agustus 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kepada DPR, Sri Mulyani Beberkan Strategi Tingkatkan Tax Ratio

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN