Presiden Jokowi: Kita Tidak Boleh Terburu-buru

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo berharap agar seluruh pemangku kebijakan di dunia dapat mengatur perkembangan internet secara hati-hati.

Harapan ini diungkapkannya saat membuka 'The Bali Fintech Agenda', bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Standar dan regulasi secara global memang harus ada, tapi harus dibentuk dengan hati-hati agar tidak berdampak buruk bagi ekonomi.

“Kita tidak boleh terburu-buru meregulasi ini tapi biarkan inovasi ini tumbuh terlebih dahulu. Kita harus menyikapi gelombang inovasi dengan aturan yang ringan dan save harbour,” tutur Presiden Joko Widodo, Kamis (11/10/2018).

Dalam sambutannya, dia mengutip peraturan tentang internet yang dicetuskan oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton. Menurutnya, regulasi yang dibuat sangat ramah karena mencegah adanya intervensi yang berlebihan dari pemerintah.

Peraturan itu, sambungnya, juga memunculkan kepercayaan diri para inovator di sektor internet tanpa takut percobaannya gagal. Kondisi ini memberi hasil inovasi yang tidak hanya menciptakan kesejahteraan, melainkan juga landasan modern internet saat ini.

Regulasi yang terlalu ketat dan memunculkan sistem tertutup, lanjut Jokowi, berisiko berdampak negatif pada perekonomian secara menyeluruh. Perkembangan ekonomi berisiko menjauh dari ekonomi siber.

“Kita harus mendorong terciptanya standar dan keterbukaan global,” imbuhnya.

Sebanyak 12 elemen dalam Bali Fintech Agenda yang diluncurkan IMF dan Bank Dunia meliputi; dukungan perkembangan fintech; pemanfaatan teknologi baru untuk meningkatkan pelayanan jasa keuangan; peningkatan kompetisi serta berkomitmen kepada pasar yang terbuka, bebas dan teruji.

Selain itu, ada pula inklusi keuangan untuk semua orang dan pengembangan pasar keuangan; pemantauan perkembangan perubahan di sistem finansial; penyesuaian kerangka kebijakan dan praktek pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan stabilitas sistem keuangan.

Selanjutnya, perlindungan integritas sistem keuangan; penyesuaian kerangka hukum agar sesuai dengan perkembangan terkini; pengembangan sistem infrastruktur finansial dan data yang kuat guna memperoleh manfaat yang berkelanjutan dari fintech.

Ada pula kepastian stabilitas moneter dan sistem keuangan domestik; kerjasama informasi internasional; serta peningkatan pengawasan bersama oleh sistem moneter dan keuangan internasional. (kaw)