PERCEPATAN BELANJA

Presiden Jokowi: Ini Bukan Hal Biasa, Ini Mengerikan

Redaksi DDTCNews | Jumat, 10 Juli 2020 | 17:08 WIB

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk mempercepat penyerapan belanja, karena kunci untuk menggerakkan ekonomi dalam situasi krisis seperti ini tidak lain adalah belanja, dan itu harus terlaksana pada kuartal III/2020.

Presiden menyebutkan dari waktu ke waktu prediksi ekonomi dunia kian memburuk. Awalnya prediksi pertumbuhan global tahun ini minus 2,5%, lalu minus 5%, terakhir minus 6%-6,7%. Kelesuan ekonomi itu juga dialami Indonesia yang kuartal I hanya tumbuh 2,97% dari biasanya 5%.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

“Meski angka kuartal II belum keluar, tapi kelihatan sekali ada penurunan demand, suplai, produksi, terganggu dan rusak semua. Jadi demand, suplai, produksi rusak semua,” kata Presiden saat memberi arahan ratas percepatan penyerapan anggaran, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/7/2020)..

Presiden menegaskan semua negara saat ini mengalami krisis. Karena itu, Presiden meminta seluruh jajarannya memiliki sense of crisis yang sama dan bekerja lebih keras lagi. “Jangan biasa-biasa saja. Karena saya merasakan, ini mengerikan lho. Bukan hal yang biasa, ini mengerikan,” tegasnya.

Kepala Negara mendorong jajarannya tidak hanya bekerja dengan menggunakan cara-cara biasa. Presiden meminta jajarannya membuat terobosan dalam melaksanakan prosedur, misalnya dengan menerapkan smart shortcut.

Baca Juga:
UU APBN 2025, Prabowo Bisa Ubah Rincian Belanja Pusat dengan Perpres

“Kita harus ganti channel dari ordinary pindah channel ke extraordinary. Dari cara yang sebelumnya rumit, ganti channel ke cara cepat dan sederhana. Dari cara yang SOP (standar operasional prosedur) normal, kita ganti ke SOP yang smart shortcut,” tandasnya.

Presiden meminta kementerian mempercepat belanjanya. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki anggaran Rp70,7 triliun, Kementerian Sosial Rp104,4 triliun, Kementerian Pertahanan Rp117,9 triliun, Kepolisian Rp92,6 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun.

“Regulasi sederhanakan, SOP sederhanakan, sesuai dengan keadaan krisis. Semua negara sekarang mengalami itu, kerjanya cepet-cepetan, jadi kita berkejaran dengan waktu. Jadi ganti channel dari normal ke krisis. Kalau nggak, ngeri saya, terus terang saya ngeri. Kuartal III ini kuncinya.”

Baca Juga:
Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Presiden menekankan memang setelah rapat kabinet beberapa waktu lalu sudah ada pergerakan yang lumayan. Namun, Presiden menegaskan hal itu belum sesuai dengan harapan. Presiden juga meminta agar dalam belanja tersebut, prioritaskan untuk membeli produk dalam negeri, bukan impor.

“Saya sekarang melihat belanja kementerian itu harian, naiknya berapa persen, itu harian. Karena memang kuncinya itu di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit pertumbuhan ke positif, ya sudah, kuartal keempat lebih mudah, tahun depan Insyaallah lebih mudah,” katanya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Kampanyekan Produk Lokal, Menperin: Bisa Tekan Impor dan Himpun Pajak

BERITA PILIHAN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN