PERCEPATAN BELANJA

Presiden Jokowi: Ini Bukan Hal Biasa, Ini Mengerikan

Redaksi DDTCNews | Jumat, 10 Juli 2020 | 17:08 WIB

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk mempercepat penyerapan belanja, karena kunci untuk menggerakkan ekonomi dalam situasi krisis seperti ini tidak lain adalah belanja, dan itu harus terlaksana pada kuartal III/2020.

Presiden menyebutkan dari waktu ke waktu prediksi ekonomi dunia kian memburuk. Awalnya prediksi pertumbuhan global tahun ini minus 2,5%, lalu minus 5%, terakhir minus 6%-6,7%. Kelesuan ekonomi itu juga dialami Indonesia yang kuartal I hanya tumbuh 2,97% dari biasanya 5%.

Baca Juga:
DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

“Meski angka kuartal II belum keluar, tapi kelihatan sekali ada penurunan demand, suplai, produksi, terganggu dan rusak semua. Jadi demand, suplai, produksi rusak semua,” kata Presiden saat memberi arahan ratas percepatan penyerapan anggaran, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/7/2020)..

Presiden menegaskan semua negara saat ini mengalami krisis. Karena itu, Presiden meminta seluruh jajarannya memiliki sense of crisis yang sama dan bekerja lebih keras lagi. “Jangan biasa-biasa saja. Karena saya merasakan, ini mengerikan lho. Bukan hal yang biasa, ini mengerikan,” tegasnya.

Kepala Negara mendorong jajarannya tidak hanya bekerja dengan menggunakan cara-cara biasa. Presiden meminta jajarannya membuat terobosan dalam melaksanakan prosedur, misalnya dengan menerapkan smart shortcut.

Baca Juga:
Prabowo Berhemat, Sri Mulyani Jamin Anggaran Bansos Tak Terdampak

“Kita harus ganti channel dari ordinary pindah channel ke extraordinary. Dari cara yang sebelumnya rumit, ganti channel ke cara cepat dan sederhana. Dari cara yang SOP (standar operasional prosedur) normal, kita ganti ke SOP yang smart shortcut,” tandasnya.

Presiden meminta kementerian mempercepat belanjanya. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki anggaran Rp70,7 triliun, Kementerian Sosial Rp104,4 triliun, Kementerian Pertahanan Rp117,9 triliun, Kepolisian Rp92,6 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun.

“Regulasi sederhanakan, SOP sederhanakan, sesuai dengan keadaan krisis. Semua negara sekarang mengalami itu, kerjanya cepet-cepetan, jadi kita berkejaran dengan waktu. Jadi ganti channel dari normal ke krisis. Kalau nggak, ngeri saya, terus terang saya ngeri. Kuartal III ini kuncinya.”

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Presiden menekankan memang setelah rapat kabinet beberapa waktu lalu sudah ada pergerakan yang lumayan. Namun, Presiden menegaskan hal itu belum sesuai dengan harapan. Presiden juga meminta agar dalam belanja tersebut, prioritaskan untuk membeli produk dalam negeri, bukan impor.

“Saya sekarang melihat belanja kementerian itu harian, naiknya berapa persen, itu harian. Karena memang kuncinya itu di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit pertumbuhan ke positif, ya sudah, kuartal keempat lebih mudah, tahun depan Insyaallah lebih mudah,” katanya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Rabu, 29 Januari 2025 | 10:00 WIB INPRES 1/2025

Jenis-Jenis Belanja yang Disasar Prabowo untuk Dilakukan Efisiensi

BERITA PILIHAN

Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha