SEJARAH KELAM PAJAK

Poll Tax, Bagian dari Sejarah Kelam Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 13 April 2020 | 15:00 WIB
Poll Tax, Bagian dari Sejarah Kelam Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Pajak, dalam perjalanan sejarahnya, telah dikenakan terhadap banyak objek seperti gubuk, korek api, jendela, dan pembantu rumah tangga. Catatan sejarah, pajak juga menjadi bagian penyebab terjadinya berbagai kerusuhan dan pemberontakan.

Dalam episode sejarah kelam pajak ini, akan dipaparkan beberapa jenis pajak yang pernah ada dan meninggalkan jejak yang agak suram bagi perjalanan sejarah pajak. Mengutip tulisan Martin Daunton, berikut ini secara berseri disajikan beberapa jenis pajak yang merupakan bagian dari sejarah kelam pajak di Inggris.

POLL TAX Tahun 1337, atau dikenal luas sebagai pajak per kepala yang dikenakan dengan jumlah tetap terhadap masing-masing individu yang telah dewasa. Poll Tax pertama kali diterapkan secara ekstensif di Inggris pada tahun 1377 sebesar 4d per kepala.

Baca Juga:
Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Poll Tax dirancang untuk menghasilkan penerimaan yang lebih stabil untuk kerajaan dibandingakan jpajak atas properti, tanah, dan komoditas. Poll Tax ini sangat tidak populer karena semua orang membayar dengan jumlah yang sama, tanpa melihat dari kemampuan (ability to pay) masing-masing dari individu yang dikenakan pajak.

Situasi menjadi lebih buruk dengan pembebasan yang diberikan kepada anak-anak perempuan dengan alasan bahwa anak perempuan adalah perawan. Akibatnya, John Legge, seorang pengacara (serjeant at law), secara formal mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait pengenaan jenis pajak ini dalam public examinations.

Pada 1380, Poll Tax dikenakan tiga kali lebih tinggi dari sebelumnya. Di East Anglia, di mana dilakukan upaya keras untuk melakukan pemungutan atas pajak ini yang mengakibatkan perlawanan terhadap pajak ini semakin sengit. Akibatnya, terjadi pemberontakan yang kemudian dikenal sebagai sebagai Peasants’ Revolt dimulai di Essex dan mencapai puncaknya dalam unjuk rasa Wat Tyler di London pada tahun 1381.

Baca Juga:
Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Para pemberontak menyatakan kesetiaan mereka kepada raja, tetapi mengklaim bahwa mereka menanggung pajak dan penindasan yang tidak adil oleh pejabat kerajaan dan pejabat hukum setempat. Pemberontakan dapat dipadamkan dan Wat Tyler dieksekusi.

Namun, pemberontakan itu tidak sepenuhnya gagal. Tunggakan pajak dihapuskan dan juru bicara House of Commons, Sir Richard Waldegrave, yang sebelumnya merupakan pemungut pajak di Essex, mengecam “pejabat yang tidak jujur, serakah, dan kejam” dalam memungut pajak ini, seperti yang dilansir dalam historyextra.com dan nantikan episode sejarah kelam pajak berikutnya.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha