SEJARAH KELAM PAJAK

Poll Tax, Bagian dari Sejarah Kelam Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 13 April 2020 | 15:00 WIB
Poll Tax, Bagian dari Sejarah Kelam Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Pajak, dalam perjalanan sejarahnya, telah dikenakan terhadap banyak objek seperti gubuk, korek api, jendela, dan pembantu rumah tangga. Catatan sejarah, pajak juga menjadi bagian penyebab terjadinya berbagai kerusuhan dan pemberontakan.

Dalam episode sejarah kelam pajak ini, akan dipaparkan beberapa jenis pajak yang pernah ada dan meninggalkan jejak yang agak suram bagi perjalanan sejarah pajak. Mengutip tulisan Martin Daunton, berikut ini secara berseri disajikan beberapa jenis pajak yang merupakan bagian dari sejarah kelam pajak di Inggris.

POLL TAX Tahun 1337, atau dikenal luas sebagai pajak per kepala yang dikenakan dengan jumlah tetap terhadap masing-masing individu yang telah dewasa. Poll Tax pertama kali diterapkan secara ekstensif di Inggris pada tahun 1377 sebesar 4d per kepala.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Poll Tax dirancang untuk menghasilkan penerimaan yang lebih stabil untuk kerajaan dibandingakan jpajak atas properti, tanah, dan komoditas. Poll Tax ini sangat tidak populer karena semua orang membayar dengan jumlah yang sama, tanpa melihat dari kemampuan (ability to pay) masing-masing dari individu yang dikenakan pajak.

Situasi menjadi lebih buruk dengan pembebasan yang diberikan kepada anak-anak perempuan dengan alasan bahwa anak perempuan adalah perawan. Akibatnya, John Legge, seorang pengacara (serjeant at law), secara formal mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait pengenaan jenis pajak ini dalam public examinations.

Pada 1380, Poll Tax dikenakan tiga kali lebih tinggi dari sebelumnya. Di East Anglia, di mana dilakukan upaya keras untuk melakukan pemungutan atas pajak ini yang mengakibatkan perlawanan terhadap pajak ini semakin sengit. Akibatnya, terjadi pemberontakan yang kemudian dikenal sebagai sebagai Peasants’ Revolt dimulai di Essex dan mencapai puncaknya dalam unjuk rasa Wat Tyler di London pada tahun 1381.

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Para pemberontak menyatakan kesetiaan mereka kepada raja, tetapi mengklaim bahwa mereka menanggung pajak dan penindasan yang tidak adil oleh pejabat kerajaan dan pejabat hukum setempat. Pemberontakan dapat dipadamkan dan Wat Tyler dieksekusi.

Namun, pemberontakan itu tidak sepenuhnya gagal. Tunggakan pajak dihapuskan dan juru bicara House of Commons, Sir Richard Waldegrave, yang sebelumnya merupakan pemungut pajak di Essex, mengecam “pejabat yang tidak jujur, serakah, dan kejam” dalam memungut pajak ini, seperti yang dilansir dalam historyextra.com dan nantikan episode sejarah kelam pajak berikutnya.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan