Polisi & Bea Cukai Sita 36.400 Soju Ilegal

JAKARTA, DDTCNews – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya mengamankan satu kontainer berisi 36.400 botol minuman keras ilegal jenis Soju dari Korea Selatan.

Sebagaimana dilansir dari laman DJBC, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyelundupan minuman keras dalam kontainer berukuran 40 kaki itu dilakukan oleh PT SPMB yang merupakan perusahaan pengimpor barang konstruksi yakni perangkat elevator.

"PT SPMB melakukan modus penyelundupan dengan pemberitahuan impor yang tidak benar atau misdeclaration. Barang yang diberitahukan sebagai konstruksi elevator namun di dalam kontainer terdapat miras jenis Soju," ujarnya di sela pemusnahan barang-barang ilegal di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (23/12).

Dalam proses penyelidikan temuan ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp4,14 miliar itu, DJBC dan kepolisian telah menetapkan dua tersangka dari PT SPMB dengan inisial MZ selaku direktur dan SR pegawai bidang pemasaran.

Sebagai informasi, penindakan dan pemusnahan atas barang-barang ilegal yang dilakukan DJBC semakin meningkat setiap tahun. Selama 2016, DJBC telah melakukan 1.205 kali penindakan terhadap minuman keras ilegal dan 2.248 kali penindakan rokok ilegal.

Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan pada 2015 yang hanya dilakukan 967 penindakan atas minuman keras ilegal dan 1.232 penindakan terhadap rokok ilegal.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dan munculnya masyarakat kelas menengah, menurut Sri Mulyani, menjadi pendorong meningkatnya permintaan atas komoditas ilegal yang mencakup minuman keras, rokok, narkotika dan bahan berbahaya (narkoba).

"Bahkan penetrasi narkoba sudah sampai ke sekolah-sekolah, karena itu kita harus mewaspadai dengan melakukan penindakan dan pemusnahan," tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan menegaskan akan berupaya meningkatkan pengamanan atas beredarnya minuman keras dan rokok ilegal, terutama menjelang perayaan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.

"Kalau barang-barang ilegal tersebut beredar menjelang Natal dan Tahun Baru, tentu akan semakin merepotkan (kerja) kami di kepolisian," pungkasnya. (Amu)