PNS dapat Natura atau Kenikmatan, Jadi Objek Pajak? Ini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews – Natura dan/atau kenikmatan dari APBN, APBD, atau APBDesa yang diterima pegawai negeri sipil (PNS) bukan merupakan objek pajak penghasilan (PPh).

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Angga Sukma mengatakan natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, atau APBDesa dikecualikan dari objek PPh. Ketentuan itu dimuat dalam Pasal 4 UU PPh s.t.d.t.d UU HPP, Pasal 24 PP 55/2022, dan Pasal 4 PMK 66/2023.

“Kalau kita para PNS dapat natura dan/atau kenikmatan itu bukan objek bagi penerimanya,” ujar Angga dalam Learning Organization Knowledge Room BPPK, dikutip pada Selasa (22/8/2023).

Kendati demikian, Angga mengatakan jika tidak bersumber atau tidak dibiayai APBN, APBD, atau APBDesa, natura dan/atau kenikmatan yang diterima berpotensi menjadi objek PPh bagi penerimanya.

Adapun pengecualian dari objek PPh atas natura dan/atau kenikmatan juga berlaku untuk 4 kelompok lain. Pertama, makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai. Kedua, natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.

Ketiga, natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat, natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu. Simak ‘PMK Baru Soal Pajak Natura, Ini Penjelasan Resmi DJP’.

Sebagai informasi kembali, imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang. Kemudian, imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan.

Adapun biaya penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan merupakan biaya penggantian/imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai. Biaya penggantian/imbalan sehubungan dengan jasa adalah biaya penggantian/imbalan karena adanya transaksi jasa antarwajib pajak. (kaw)