PMK Authorized Economic Operator Direvisi, Bakal Terbit September 2023

SURABAYA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyebut revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 227/2014 mengenai program Authorized Economic Operator (AEO) akan segera diundangkan.

Kepala Subdirektorat Impor DJBC Chotibul Umam mengatakan draf RPMK AEO telah rampung sehingga dapat segera diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, pengundangan RPMK AEO akan dilaksanakan pada bulan ini.

"[RPMK] AEO targetnya di triwulan ini sudah naik, kemarin sudah ada permintaan tanggapan. Targetnya sudah didorong ke kementerian di bulan September," katanya, dikutip pada Rabu (13/9/2023).

DJBC telah melaksanakan public hearing mengenai rencana revisi PMK AEO. Rancangan PMK yang baru akan mengatur pemberian sertifikasi AEO sesuai dengan panduan World Customs Organization (WCO). Nanti, proses pemberian sertifikasi AEO juga bakal lebih sederhana.

Pemerintah memberikan sertifikat AEO sebagai bentuk pengakuan DJBC terhadap pelaku usaha agar dapat memperoleh perlakuan kepabeanan tertentu. AEO berlaku secara internasional sehingga pelaku usaha akan memperoleh lebih banyak kemudahan dalam menjalankan bisnisnya.

Sebagai informasi, AEO merupakan pihak yang terlibat dalam pergerakan barang internasional dengan fungsi apa pun. Pihak tersebut harus memperoleh persetujuan dari otoritas kepabeanan serta memenuhi standar keamanan rantai pasokan.

Melalui PMK 227/2014, pemerintah mengatur mengenai sertifikasi AEO kepada importir, eksportir, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), pengangkut, pengusaha tempat penimbunan, dan konsolidator.

Dengan menjadi AEO, pelaku usaha akan menjadi trusted partner pemerintah, reputasi perusahaan akan meningkat, serta mendapatkan manfaat perdagangan internasional melalui kerja sama antarlembaga kepabeanan (customs cooperation).

Manfaat yang diterima perusahaan AEO pun makin bertambah sejalan dengan kerja sama administrasi kepabeanan yang dijalin Indonesia dengan berbagai negara. (rig)