PLTA Bakal Beroperasi, Pajak Air Permukaan Jadi Andalan

JAKARTA, DDTCNews – Pajak air permukaan diprediksi menjadi andalan baru Provinsi Kalimantan Utara dalam mengumpulkan penerimaan daerah ketika PLTA di Sungai Kayan beroperasi.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kaltara Busriansyah mengatakan besarnya potensi pajak air permukaan itu mencapai ratusan miliar per tahun. Namun, dia masih belum bisa memastikan nilai pastinya karena masih membutuhkan kajian.

“Masih perlu kajian lebih jauh. Namun, potensinya cukup besar dibandingkan sektor pajak lainnya,” katanya, seperti dikutip pada Senin (13/5/2019).

Saat ini, objek pajak air permukaan di Kaltara terdiri atas 5 PDAM yang berada di 4 kabupaten dan 1 kota. Ada pula 32 perusahaan pemanfaatan air permukaan. Pos pajak air permukaan masih berada di posisi terendah dibandingkan PKB, BBNKB, PBBKB, dan pajak rokok.

Pada tahun ini, pajak air permukaan ditargetkan mampu menambah penerimaan daerah senilai Rp1,5 miliar. Hingga pekan lalu, realisasi pos penerimaan ini mencapai Rp619,8 juta atau sekitar 41,32% dari target yang ditentukan dalam APBD.

BP2RD akan bekerja sama dengan Universitas Mulawarman Samarinda untuk melakukan penelitian dan kajian terkait dengan potensi pajak air permukaan setelah PLTA Kayan beroperasi nanti. Tim kajian akan menjalankan studi banding ke Sumatra Utara, persisnya di Bendungan Sigura-gura.

“Yang dikaji, di antaranya mengenai NPA [Nilai Perolehan Air]. Ini karena NPA di Kaltara ini rendah maka perlu diubah, perlu dinaikkan,” tuturnya, seperti dilansir prokal.co.

PAP, sambung Busriansyah, merupakan pajak yang dipungut atas tindakan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan yang dimaksud adalah seluruh air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. (kaw)