Petugas Pajak Ungkap Cara Ajukan Sertel kepada Pengurus WP Badan Baru

ENREKANG, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Enrekang memberikan asistensi kepada salah seorang perwakilan pengurus perusahaan terkait dengan pembuatan sertifikat elektronik (sertel) pada 28 Februari 2024.

Perwakilan pengurus CV MTK Sudirman menjelaskan bahwa dirinya baru diangkat sebagai direktur. Untuk itu, dia meminta asistensi dari petugas pajak KP2KP Enrekang terkait dengan perpanjangan sertifikat elektronik.

“Saya baru diangkat menjadi Direktur, menggantikan Pak Suparman (direktur sebelumnya). Jadi, saya masih belum mengerti, apa yang harus dilakukan untuk perpanjangan sertel ini,” katanya dikutip dari situs web DJP, Kamis (18/4/2024).

Sementara itu, petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dari KP2KP Enrekang Kadek memberikan penjelasan terkait dengan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi dalam pembuatan sertifikat elektronik tersebut.

“Untuk membuat sertifikat elektronik baru, harus melampirkan beberapa dokumen, yaitu formulir perubahan data, KTP dan NPWP penandatangan dokumen, akta perubahan, dan dokumen pendukung lainnya mengenai data yang diubah,” tuturnya.

Prosedur pengajuan sertifikat elektronik diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Merujuk pada pasal 40 ayat (1), sertifikat elektronik digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik, seperti permintaan nomor seri faktur pajak, pembuatan e-faktur, pembuatan bukti potong elektronik, dan layanan perpajakan secara elektronik lainnya.

Selain menjelaskan pembuatan sertifikat elektronik tersebut, Kadek juga mengimbau pengurus CV MTK untuk memperhatikan masa berlaku sertifikat elektronik, yaitu 2 tahun sejak tanggal diberikan oleh DJP.

Dari asistensi tersebut, dia berharap wajib pajak dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap sertifikat elektronik dan mengetahui masa berlakunya sehingga layanan perpajakan tidak menjadi terhambat lantaran sertifikat elektronik sudah tidak berlaku. (rig)