Pertaruhkan Uang Rakyat, Sri Mulyani Ingatkan Optimalisasi Aset Negara

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk terus mengoptimalkan pengelolaan aset negara.

Sri Mulyani mengatakan seluruh barang milik negara (BMN) tersebut berasal dari uang rakyat, baik dari pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurutnya, setiap K/L memiliki tanggung jawab untuk memastikan manfaat dari pembangunan BMN bisa dirasakan rakyat.

"Sering bahwa kalau dana dari pajak, dari penerimaan bukan pajak, yang kita kelola dan sudah menghasilkan aset itu manfaatnya lebih besar dari biaya membangunnya. Itu rakyat akan puas," katanya dalam Anugerah Reksa Bandha, Rabu (23/11/2022).

Sri Mulyani mengatakan pengelolaan BMN yang baik mencerminkan kemampuan suatu negara untuk merencanakan dengan baik. Dalam hal ini, pembangunan suatu BMN negara memerlukan perencanaan, eksekusi, dan pemanfaatan yang rapi sehingga bermanfaat untuk rakyat.

Dia menjelaskan pemanfaatan BMN secara optimal dapat dilakukan melalui berbagai upaya salah satunya kerja sama pemerintah dengan sektor swasta. Model kerja sama ini diharapkan dapat mendukung berbagai sektor infrastruktur.

Dengan optimalnya pengelolaan BMN, diharapkan dapat membawa dampak terhadap efisiensi belanja pemeliharaan dan belanja modal sehingga dapat digunakan oleh pemerintah untuk alokasi lainnya seperti belanja kesehatan, pendidikan bahkan infrastruktur.

Hari ini, Sri Mulyani memberikan penghargaan anugerah Reksa Bandha kepada K/L dan stakeholders berprestasi di bidang pengelolaan aset dan lelang. Anugerah terdiri atas 5 kategori penghargaan di bidang pengelolaan BMN dan 4 kategori di bidang lelang.

Menurutnya, pemberian penghargaan tersebut menggambarkan kerja keras dari para K/L dan stakeholders dalam mengelola aset, sekaligus membangun kultur untuk menjaga aset negara sebagai pertanggungjawaban publik.

"Akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik tidak hanya ketika membuat laporan keuangan yang diaudit BPK. Lebih dari itu, bagaimana kita perlakukan aset sebagai karakter bangsa yang menghargai jerih payah rakyat," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban menyebut para K/L dan stakeholders lain perlu terus bekerja sama dalam menjaga dan mengelola kekayaan negara untuk meningkatkan perekonomian nasional. Pasalnya, BMN menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas pemerintah, penopang roda pemerintahan, pelayanan publik, serta pemerataan ekonomi nasional.

Salah satu peran pengelolaan BMN dalam perekonomian nasional yakni melalui penyiapan BMN sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Nilai BMN yang sudah digunakan sebagai underlying asset SBSN sampai dengan kuartal III/2022 mencapai Rp1.106 triliun.

"Dengan SBSN tersebut, kita dapat memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan APBN dalam mendukung kebijakan fiskal," katanya. (sap)