KINERJA FISKAL

Pertama di Tahun Ini, APBN Defisit Rp700 Miliar Hingga Oktober 2023

Redaksi DDTCNews | Jumat, 24 November 2023 | 15:27 WIB
Pertama di Tahun Ini, APBN Defisit Rp700 Miliar Hingga Oktober 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat kinerja APBN mengalami defisit senilai Rp0,7 triliun hingga Oktober 2023. Angka tersebut setara 0,003% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kondisi ini menjadi yang pertama kali sepanjang 2023 ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengelolaan APBN terus dilakukan secara akuntabel. Defisit terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.240,1 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp2.240,8 triliun.

"Keseimbangan primer kita masih surplus Rp365,4 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (24/10/2023).

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Selanjutnya, dari sisi belanja negara, belanja pemerintah pusat tercatat Rp1.572,2 triliun sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp668,5 triliun.

Pada APBN 2023, pemerintah merancang defisit senilai Rp598,2 triliun atau 2,84% PDB. Adapun outlook defisit hingga akhir tahun hanya Rp486,4 triliun atau 2,3% PDB.

Menkeu menyebut pendapatan negara hingga Oktober 2023 yang senilai Rp2.240,1 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 2,8% dan setara 90,9% dari target. Dia mencatat pendapatan negara ini utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.

Baca Juga:
DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp1.744,6 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp1/523,7 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp220,8 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp494,2 triliun.

Dia berharap jajarannya terus berupaya menggenjot pendapatan negara hingga akhir tahun. Alasannya, outlook pendapatan negara hingga akhir tahun adalah mencapai Rp2.737,2 triliun.

Dari sisi belanja, Sri Mulyani menyebut realisasinya senilai Rp2.240,8 triliun atau 73,2% dari pagu. Angka ini terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.572,2 triliun serta belanja transfer ke daerah Rp668,5 triliun.

"Kita perkirakan belanja negara on track di sisa 2 bulan ke depan," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?