Permudah Wajib Pajak, Perpajakan DDTC Siapkan 31 Perbandingan Peraturan

JAKARTA, DDTCNews - Perpajakan DDTC menyediakan dokumen perbandingan mengenai berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan melalui Kanal Peraturan Pajak.

Dokumen tersebut secara komprehensif memaparkan perubahan dalam suatu peraturan perpajakan. Hingga saat ini, Selasa (5/9/2023), Perpajakan DDTC telah menyediakan sebanyak 31 perbandingan peraturan pajak.

Anda dapat membaca teks peraturan yang lama dan yang baru secara bersamaan. Perubahan dalam teks peraturan yang baru akan diberi tanda dengan warna merah.

Berikut 11 peraturan pajak yang sudah dilengkapi dengan dokumen perbandingan terbaru:

1. Peraturan Menteri Keuangan 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
2. Peraturan Menteri Keuangan 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud
3. Peraturan Menteri Keuangan 68 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
4. Peraturan Menteri Keuangan 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
5. Peraturan Menteri Keuangan 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 Tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat
6. Peraturan Menteri Keuangan 15/PMK.03/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 Tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
7. Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
8. Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean
9. Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa
10. Peraturan Menteri Keuangan 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak
11. Peraturan Pemerintah 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat

Selain itu, Anda juga dapat mengakses 20 dokumen perbandingan untuk peraturan pajak lainnya antara lain:

1. Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
2. Peraturan Menteri Keuangan 126/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu
3. Peraturan Menteri Keuangan 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
4. Peraturan Menteri Keuangan 24/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
5. Peraturan Menteri Keuangan 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
6. Keputusan Menteri Keuangan 251/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/Pj/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
8. Peraturan Pemerintah 74 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
9. Peraturan Menteri Keuangan 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan
10. Peraturan Pemerintah 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
11. Peraturan Menteri Keuangan 123/PMK.03/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
12. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2009 tentang Perubahan PP 51 Tahun 2008 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
13. Peraturan Menteri Keuangan 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak
14. Peraturan Menteri Keuangan 1/PMK.03/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-11/PJ/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak
16. Peraturan Menteri Keuangan 136/PMK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
17. Peraturan Menteri Keuangan 40 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
18. Peraturan Menteri Keuangan 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang Terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, aan/atau Pengusaha Emas Batangan
19. Peraturan Menteri Keuangan 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
20. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dokumen perbandingan peraturan di atas hanya dapat diakses oleh pengguna premium melalui situs web resmi Perpajakan DDTC (perpajakan.ddtc.co.id).

Dengan demikian, pengguna dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini dengan menjadi pengguna premium.

Jika pengguna premium kesulitan mengakses dokumen perbandingan peraturan, hubungi Hotline Perpajakan DDTC melalui WhatsApp di nomor 0813-8080-4136 atau email ke [email protected].

Pengguna juga dapat mengajukan permintaan dokumen perbandingan peraturan melalui hotline tersebut.

Selain itu, Perpajakan DDTC juga menawarkan berbagai informasi terkait dengan perpajakan. Pengguna dapat mengakses ribuan dokumen peraturan pajak dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dokumen putusan pengadilan pajak dan Mahkamah Agung, serta publikasi e-book DDTC.

Akses perpajakan.ddtc.co.id sekarang dan buat proses belajar #PajakJadiMudah. (rig)