Perluasan Basis Pajak oleh KPP Pratama Berpotensi Lebih Optimal

JAKARTA, DDTCNews – Perubahan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mulai 1 Maret 2020 dinilai akan mampu mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) dalam memperluas basis pajak.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama menjadi bentuk penggunaan paradigma baru dalam pengelolaan kebijakan pajak di Indonesia. Hal ini dinilai akan berdampak positif.

“Kita menginginkan paradigma baru dalam pengelolaan pajak Indonesia sehingga pembangunan ditopang oleh seluruh wajib pajak yang berkewajiban [membayar pajak],” katanya di Kantor KPP Sawah Besar II, Senin (2/3/2020).

Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) ini juga mengatakan perubahan cara kerja dengan pendekatan kewilayahan akan berguna dalam mengklasifikasikan wajib pajak. Hal ini pada gilirannya akan mengubah cara interaksi otoritas dengan wajib pajak.

Dengan pendekatan kewilayahan ini, kegiatan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak diharapkan menjadi lebih fokus. Kondisi ini menciptakan ruang untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari para wajib pajak.

“Dengan demikian, nantinya, terkait pelayanan dan pengawasan lebih fokus. Jadi, wajib pajak yang selama ini sudah berkontribusi, DJP dapat membantu untuk semakin patuh sehingga kepatuhan sukarela meningkat dengan sendirinya,” paparnya.

Darussalam melanjutkan dengan tugas yang menjadi semakin fokus maka SDM mampu dioptimalkan untuk memperluas basis pajak. Pada gilirannya, beban DJP dalam mengumpulkan penerimaan tidak hanya dibebankan kepada wajib pajak tertentu, tapi juga oleh banyak wajib pajak.

“Jadi pekerjaan yang selama ini menyita waktu dan tenaga dapat dialihkan ke pencapaian wajib pajak baru. Untuk wajib pajak yang belum terdaftar bisa di-collect masuk ke dalam sistem dan bergotong royong dengan kontribusi pajak sesuai kewajiban," imbuhnya. (kaw)