KOLOMBIA

Perluas Basis Data, Negara Ini Terapkan Tax Amnesty

Redaksi DDTCNews | Selasa, 29 Agustus 2017 | 15:13 WIB
Perluas Basis Data, Negara Ini Terapkan Tax Amnesty

BOGOTÁ, DDTCNews – Pemerintah Kolombia resmi membuka program pengampunan pajak atau tax amnesty bagi pembayar pajak yang belum mengungkapkan aset atau pendapatan yang dimilikinya yang diperoleh selama periode 2015 sampai 2017.

Kementerian Keuangan Kolombia menyatakan program tax amnesty ini mulai berlaku sejak diumumkan pada 24 Agustus 2017 dan berakhir 31 Desember 2017. Program ini juga ditujukan untuk memperluas basis data perpajakan dan menjaring para penunggak pajak.

“Untuk periode 2017, pembayar pajak yang telah mengungkapkan hartanya dapat dijadikan sebagai pengurang tagihan pajak mereka,” ungkap pernyataan dari Kementerian Keuangan Kolombia,” Senin (28/8).

Baca Juga:
Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Pembayar pajak dapat mengungkapkan asetnya dalam bentuk real estate, investasi, mesin, peralatan, kendaraan, hak atas properti, saldo rekening bank dan uang tunai.

Di bawah program tax amnesty ini, seperti dilansir dalam tax-news.com, pembayar pajak diharuskan membayar tebusan sebesar 13% dari nilai aset yang tidak dideklarasikan, sanksi bunga, dan pajak tambahan.

Program tax amnesty ini dilakukan sebagai pembuka menjelang akan dimulainya program pertukaran informasi perpajakan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) di berbagai negara.

Pembayar pajak di Kolombia diminta untuk segera memanfaatkan program tax amnesty sebelum jangka waktu pelaksanaan berakhir. Setelah program ini berakhir, pembayar pajak tidak dapat lagi menyembunyikan hartanya lantaran era keterbukaan informasi global akan segera diberlakukan pada 2018.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 06 Juli 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Jumat, 29 Desember 2023 | 16:00 WIB PEMILU 2024

Bicara Kepastian Hukum, Ganjar Cerita Soal Peserta Tax Amnesty

Jumat, 06 Oktober 2023 | 11:43 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Raup Triliunan dari Penerbitan SBN Khusus PPS, Kemenkeu Beberkan Ini

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN