Periodenya Lewat, DJP Masih Terima Laporan Realisasi Repatriasi PPS

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat sebanyak 6.877 wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) telah menyampaikan laporan realisasi repatriasi atau investasinya hingga 7 Juli 2023.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan wajib pajak peserta PPS yang berkomitmen merepatriasi atau menginvestasikan harta diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasinya. Meski batas waktu penyampaian laporan tahun pertama realisasi repatriasi dan investasi sudah lewat, wajib pajak tetap dapat melaksanakan kewajibannya tersebut.

"Saat ini sudah terdapat sebanyak 857 wajib pajak yang telah melaporkan realisasi repatriasi dengan jumlah harta repatriasi Rp19,13 triliun," katanya, dikutip pada Senin (10/7/2023).

Dwi kemudian menyebut ada 6.020 wajib pajak telah melaporkan realisasi investasi PPS senilai Rp297,27 miliar usaha baru, Rp239,14 miliar modal, Rp4,3 triliun SBN rupiah, dan US$35,69 miliar SBN dolar.

PMK 196/2021 mengatur wajib pajak peserta PPS diwajibkan menyampaikan laporan realisasi repatriasi atau investasi atas harga bersih yang disampaikan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH). Laporan realisasi repatriasi atau investasi ini disampaikan kepada DJP secara elektronik.

Sesungguhnya, batas waktu penyampaian laporan tahun pertama realisasi repatriasi investasi adalah pada 31 Maret 2023 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2023 untuk wajib pajak badan. Namun, aplikasi e-Reporting PPS baru tersedia pada awal Mei 2023 sehingga batas waktu laporannya juga dilonggarkan.

Peserta PPS yang berkomitmen melakukan repatriasi atau investasi telah diberi waktu untuk menyampaikan laporan realisasi paling lambat pada 31 Mei 2023. Walaupun periodenya sudah terlewat, DJP tetap mendorong wajib pajak peserta PPS melaksanakan komitmennya.

Pada tahun lalu, DJP tercatat sudah mengirimkan email blast kepada 2.325 wajib pajak terkait yang berkomitmen merepatriasi harta yang diungkapkan dalam PPS.

"Email tersebut berisi imbauan kepada wajib pajak yang merupakan peserta PPS kebijakan I dan II untuk melakukan repatriasi harta bersih sesuai dengan komitmen sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan," ujar Dwi.

Apabila wajib pajak tidak melakukan repatriasi atau investasi sesuai dengan komitmen dalam SPPH, akan dikenakan tambahan PPh final. Tambahan PPh final dikenakan atas nilai harta bersih yang tidak direpatriasi atau tidak diinvestasikan. (sap)