INGGRIS

Perdebatan Pajak Gula Masih Terus Berlanjut

Redaksi DDTCNews | Rabu, 17 Agustus 2016 | 12:31 WIB
 Perdebatan Pajak Gula Masih Terus Berlanjut

LONDON, DDTCNews – Beragam asosiasi industri makanan dan minuman terus menggalakkan kampanye melawan usulan pemajakan terhadap minuman manis. Kali ini, British Sugar, anak dari Asosiasi Makanan Inggris (Associated British Foods) bergabung dalam kampanye ini.

(Baca: Industri Minuman Tolak Keras Pajak Gula)

Direktur Manajer British Sugar Paul Kenward mempertanyakan pendapat yang menyebut pengenaan pajak gula memang cukup manjur untuk mengurangi tingkat obesitas di kalangan masyarakat.

Baca Juga:
Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

“Pengenaan pajak biasanya digunakan untuk mengurangi konsumsi, namun dalam kasus ini tidak ada bukti yang dapat dipercaya bahwa pajak gula mampu membuat konsumen mengurangi minum minuman yang manis,” kata Paul, Selasa (16/8).

Sebelumnya, Oxford Economics, sebuah lembaga kerja sama dengan Universitas Oxford, memperingatkan pengenaan pajak gula dapat menyebabkan 4.000 orang kehilangan pekerjaannya, terutama pekerja di sektor retailer kecil.

Oxfor Economics juga memprediksi akan ada pengurangan produk domestik bruto (PDB) sebanyak £132 juta atau setara Rp2,2 triliun yang dipicu oleh menurunnya kontribusi industri minuman soda terhadap PDB.

Baca Juga:
Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Sementara itu, juru bicara Bendahara pemerintah mengatakan pungutan pajak tersebut akan mendorong perusahaan pembuat minuman manis untuk menggunakan bahan-bahan yang lebih sehat, sehingga mengurangi tingkat penggunaan gula, khususnya untuk produk yang dikonsumsi oleh anak kecil.

“Jika para pengusaha itu mau merombak komposisi produknya dengan mengurangi takaran gula yang digunakan, mereka tentu tidak perlu membayar pajak gula,” kata juru bicara tersebut.

Pajak gula di Inggris, seperti dilansir The Telegraph, akan mulai dikenakan pada 2018. Pemerintah mengestimasi ada tambahan penerimaan sebanyak £520 juta atau Rp8,8 triliun. Rencananya tambahan dana itu akan digunakan untuk membiayai ekstrakurikuler di institusi pendidikan, khususnya di bidang olahraga. (Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi