NIGERIA

Perangi Pengelakan Pajak, 35 Unit Audit Pajak Dibentuk

Muhamad Wildan | Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
Perangi Pengelakan Pajak, 35 Unit Audit Pajak Dibentuk

Kantor pusat FIRS di Lagos, Nigeria. (Foto: nairametrics.com)

LAGOS, DDTCNews - Otoritas pajak Nigeria, The Federal Inland Revenue Service (FIRS) membentuk 35 unit audit pajak baru untuk memerangi aliran dana gelap (illicit financial flow) di negara tersebut.

Menurut Chairman FIRS Muhammad Nami, total pengelakan pajak yang dilakukan oleh korporasi multinasional di Nigeria mencapai US$178 miliar atau kurang lebih sebesar Rp2.500 triliun.

"Kami di FIRS sangat memperhatikan aspek audit pajak secara umum terutama audit atas transfer pricing guna menciptakan kepatuhan pajak di seluruh penjuru Nigeria. 35 unit audit pajak dibentuk untuk memastikan hal tersebut," ujar Nami, dikutip Selasa (12/1/2021).

Baca Juga:
Perbaiki Kualitas Kesehatan, Nigeria Kenakan PPN 0% untuk Obat & Alkes

Tak hanya memiliki angka pengelakan pajak yang besar, sebagian besar aliran dana gelap dari negara-negara Afrika kebanyakan bersumber dari Nigeria. Menurut Nami, 30,5% aliran dana gelap di Afrika bersumber dari Nigeria.

"Banyak korporasi multinasional besar yang tidak membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya terutang. Masih banyak pula yang tidak secara sukarela mau mematuhi ketentuan perpajakan," ujar Nami seperti dilansir vanguardngr.com.

Meski demikian, Nami juga tetap mengapresiasi sebagian korporasi multinasional di Nigeria yang mematuhi kewajiban perpajakannya. Bahkan sesungguhnya terdapat beberapa korporasi multinasional yang kepatuhan pajaknya amat tinggi bila dibandingkan dengan yang lain.

Baca Juga:
DJP Serahkan Tersangka Penggelap Pajak Rp5,25 Miliar ke Kejari Banjar

Untuk mengatasi masalah aliran dana gelap dan praktik pengelakan pajak, FIRS mendorong auditor pajak untuk terus berinovasi dengan menciptakan metode baru guna menemukan indikasi praktik pengelakan pajak dan aliran dana gelap oleh korporasi multinasional.

Penindakan atas korporasi multinasional yang memiliki peran penting untuk menyokong penerimaan negara yang terus tertekan akibat turunnya penerimaan yang bersumber dari minyak bumi. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN