KANADA

Pengusaha Kecil Tolak Usulan Reformasi Pajak, Ini Sebabnya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 28 September 2017 | 11:31 WIB
Pengusaha Kecil Tolak Usulan Reformasi Pajak, Ini Sebabnya

OTTAWA, DDTCNews – Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Federasi Bisnis Independen Kanada (The Canadian Federation of Independent Business/CFIB), sekitar 94% pemilik usaha kecil dan 95% praktisi pajak menentang usulan reformasi pajak untuk mengatasi strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan swasta.

Presiden CFIB Dan Kelly mengungkapkan survei tersebut dilakukan dengan menyasar 8.553 pemilik bisnis dan 410 praktisi pajak pada awal bulan ini untuk mengumpulkan pandangan mengenai usulan pemerintah federal terkait reformasi pajak.

“Pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat bahwa perubahan yang diajukan dimaksudkan untuk mendukung kelas menengah, karena hanya menargetkan pemilik bisnis berpenghasilan tinggi.,” jelasnya, Senin (25/9).

Baca Juga:
Penduduk Mulai Menua, Thailand Kembali Dorong Reformasi Sistem Pajak

Selain itu, pemerintah Kanada menyatakan usulan ini juga ditujukan untuk mencegah individu menggunakan perusahaan swasta sebagai alat untuk mengurangi kewajiban pajak pribadi, seperti mempertahankan investasi pasif di perusahaan swasta, dan mengkonversi surplus perusahaan swasta menjadi kenaikan modal agar dikenakan pajak lebih rendah.

Berdasarkan survei tersebut, dilansir dalam tax-news.com, 95% pemilik usaha sepakat bahwa perubahan yang diajukan justru akan merugikan pemilik usaha kecil dan kelas menengah, serta bisnis keluarga, daripada menutup celah bagi orang kaya.

Selain itu, 92% mengatakan khawatir atas reformasi tersebut yang diperkirakan akan menciptakan ketidakpastian baru bagi pelaku bisnis, sementara 88% mengatakan usulan reformasi pajak akan membuat bisnis menjadi lebih sulit untuk berkembang dan berkibat pada terhambatnya penciptaan lapangan kerja.

CFIB juga mengatakan 76% pemilik usaha kecil dan 82% praktisi pajak setuju bahwa pemerintah federal mengusulkan serangkaian perubahan pajak yang signifikan bagi perusahaan kecil tanpa sepenuhnya memahami dampak yang akan didapatkan.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 16:45 WIB CORETAX SYSTEM

Ada Coretax Nanti, WP Tak Perlu ke KPP untuk Ubah Data Perpajakan

Minggu, 29 September 2024 | 11:01 WIB OPINI PAJAK

Reformasi Pajak dalam Transisi Suksesi Pimpinan Nasional

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN