KANADA

Pengusaha Kecil Tolak Usulan Reformasi Pajak, Ini Sebabnya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 28 September 2017 | 11:31 WIB
Pengusaha Kecil Tolak Usulan Reformasi Pajak, Ini Sebabnya

OTTAWA, DDTCNews – Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Federasi Bisnis Independen Kanada (The Canadian Federation of Independent Business/CFIB), sekitar 94% pemilik usaha kecil dan 95% praktisi pajak menentang usulan reformasi pajak untuk mengatasi strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan swasta.

Presiden CFIB Dan Kelly mengungkapkan survei tersebut dilakukan dengan menyasar 8.553 pemilik bisnis dan 410 praktisi pajak pada awal bulan ini untuk mengumpulkan pandangan mengenai usulan pemerintah federal terkait reformasi pajak.

“Pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat bahwa perubahan yang diajukan dimaksudkan untuk mendukung kelas menengah, karena hanya menargetkan pemilik bisnis berpenghasilan tinggi.,” jelasnya, Senin (25/9).

Baca Juga:
Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Selain itu, pemerintah Kanada menyatakan usulan ini juga ditujukan untuk mencegah individu menggunakan perusahaan swasta sebagai alat untuk mengurangi kewajiban pajak pribadi, seperti mempertahankan investasi pasif di perusahaan swasta, dan mengkonversi surplus perusahaan swasta menjadi kenaikan modal agar dikenakan pajak lebih rendah.

Berdasarkan survei tersebut, dilansir dalam tax-news.com, 95% pemilik usaha sepakat bahwa perubahan yang diajukan justru akan merugikan pemilik usaha kecil dan kelas menengah, serta bisnis keluarga, daripada menutup celah bagi orang kaya.

Selain itu, 92% mengatakan khawatir atas reformasi tersebut yang diperkirakan akan menciptakan ketidakpastian baru bagi pelaku bisnis, sementara 88% mengatakan usulan reformasi pajak akan membuat bisnis menjadi lebih sulit untuk berkembang dan berkibat pada terhambatnya penciptaan lapangan kerja.

CFIB juga mengatakan 76% pemilik usaha kecil dan 82% praktisi pajak setuju bahwa pemerintah federal mengusulkan serangkaian perubahan pajak yang signifikan bagi perusahaan kecil tanpa sepenuhnya memahami dampak yang akan didapatkan.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 08 Desember 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Minggu, 08 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Menkeu Thailand Usulkan Tarif PPN Dinaikkan dan PPh Dipangkas

Jumat, 06 Desember 2024 | 14:21 WIB UNIVERSITAS BUNDA MULIA

Mahasiswa Jangan Ketinggalan Update Soal Reformasi Pajak Internasional

Kamis, 28 November 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Tax Ratio, Ini Deretan Rekomendasi OECD untuk Indonesia

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP