PROVINSI JAWA TENGAH

Penerimaan PBB Tembus Target, Kepala Desa Dapat Penghargaan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 30 November 2021 | 19:00 WIB
Penerimaan PBB Tembus Target, Kepala Desa Dapat Penghargaan

Ilustrasi.

SUKOHARJO, DDTCNews - Pemkab Sukoharjo, Jawa Tengah berhasil memenuhi target setoran pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2).

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan realisasi PBB-P2 sampai dengan 18 November 2021 mencapai Rp34,9 miliar. Jumlah penerimaan PBB-P2 itu mencapai 105,95% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P 2021 senilai Rp33 miliar.

"Hingga jatuh tempo pembayaran PBB pada 30 September, ada 82 desa dan satu kelurahan yang berhasil lunas. Jika dilihat dari tingkat kecamatan, ada dua kecamatan yang berhasil lunas, yakni Kecamatan Bulu dan Tawangsari," katanya di laman resmi Pemprov Jateng dikutip pada Selasa (30/11/2021).

Baca Juga:
Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Bupati Etik menyampaikan target penerimaan yang sudah tercapai diharapkan tidak mengendorkan kinerja pengumpulan PBB-P2. Menurutnya, beberapa wilayah masih belum lunas 100% .

Oleh karena itu, dia mendorong perangkat desa, kelurahan dan kecamatan pada wilayah yang belum lunas tetap bekerja dengan maksimal sampai akhir tahun fiskal 2021.

Sementara itu, untuk desa dan kecamatan yang sudah lunas 100% diharapkan mampu menjaga kinerja pada tahun depan. Menurutnya, pemkab berupaya untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan salah satunya dengan pemberian penghargaan kepada wilayah yang berhasil lunas PBB-P2 100%.

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

"Saya minta kepada kepala BKD (Badan Keuangan Daerah) untuk memperluas layanan pembayaran PBB agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajaknya," terangnya.

Sedangkan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) RM Suseno Wijayanto mengatakan penghargaan diberikan kepada kepala desa, lurah dan camat yang memiliki kinerja baik dalam mengumpulkan PBB-P2.

Dia berharap pemberian penghargaan bisa meningkatkan kinerja pengumpulan PBB-P2. Menurutnya, masih ada waktu satu bulan untuk terus mengoptimalkan penerimaan pajak.

"Realisasi PBB tersebut akan naik hingga akhir Desember 2021 mendatang." ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci