PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak RI Kontraksi 5,75 Persen hingga Juli 2024

Dian Kurniati | Selasa, 13 Agustus 2024 | 11:35 WIB
Penerimaan Pajak RI Kontraksi 5,75 Persen hingga Juli 2024

Menkeu Sri Mulyani memaparkan kinerja pajak sepanjang semester I/2024.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak senilai Rp1.045,32 triliun hingga Juli 2024. Capaian tersebut setara 52,56% dari target senilai Rp1.989 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja penerimaan pajak terus mengalami perbaikan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Meski demikian, penerimaan pajak secara neto masih mengalami kontraksi 5,75% (year on year/yoy).

"Terjadi kenaikan [penerimaan pajak] yang kami harapkan momentumnya akan terjaga di 6 bulan terakhir ini," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (13/8/2024).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan kinerja penerimaan pajak masih terpengaruh oleh penurunan harga komoditas secara signifikan pada 2023 sehingga dirasakan pada tahun ini.

Hal itu terutama terlihat dari kontraksi penerimaan bruto PPh nonmigas dan PPh migas. Sementara itu, kinerja bruto PPN/PPnBM masih positif sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi.

Dia kemudian memerinci penerimaan PPh nonmigas mencapai Rp593,76 triliun atau 55,84% dari target. Penerimaan ini secara bruto minus 3,04%, sedangkan secara neto kontraksi 6,72%.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Menurutnya, kontraksi penerimaan bruto PPh nonmigas mulai melandai apabila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Harapannya, kinerja jenis pajak ini terus menguat hingga kembali ke zona pertumbuhan positif pada akhir tahun.

Sedangkan PPh migas, realisasinya Rp39,32 triliun atau 51,49% dari target. Kinerja ini secara bruto kontraksi 13,21%, sedangkan secara neto minus 13,22% sejalan dengan lifting minyak dan gas yang rendah.

"Ini karena lifting minyak. Kalau produksi minyak kita, walaupun harga minyak naik, tetapi kita melihat lifting minyak mengalami kontraksi atau terus mengalami penurunan karena tidak mencapai dalam APBN," ujarnya.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Sementara itu, realisasi PPN dan PPnBM tercatat senilai Rp402,16 triliun atau 49,57% dari target. Penerimaan ini secara bruto tumbuh 7,34%, tetapi netonya minus 3,7%.

Penerimaan PPN/PPnBM secara neto terjadi kontraksi karena dipengaruhi oleh restitusi pajak.

Adapun untuk PBB dan pajak lainnya, realisasinya Rp10,07 triliun atau 27,7% dari target. Penerimaan ini secara bruto tumbuh 4,14%, sedangkan netonya tumbuh 4,89%. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja