LAPORAN OECD

Penerimaan Diproyeksi Minus, OECD Usulkan Pengenaan Pajak Orang Kaya

Muhamad Wildan | Jumat, 13 November 2020 | 15:01 WIB
Penerimaan Diproyeksi Minus, OECD Usulkan Pengenaan Pajak Orang Kaya

Ilustrasi gedung OECD. (OECD)

PARIS, DDTCNews - Tren penerimaan pajak di negara-negara Afrika diperkirakan akan mengalami penurunan setelah stagnan selama 5 tahun sejak 2014 hingga 2018.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat rata-rata tax ratio 30 negara Afrika pada 2018 hanya sebesar 16,5%. Dalam laporan Revenue Statistics in Africa, rata-rata tax ratio negara-negara Afrika berkutat pada level 16,4% hingga 16,5% sejak 2014 hingga 2018.

"Seiring dengan tingginya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, negara-negara Afrika perlu menyiapkan kebijakan untuk menjaga ruang fiskal dan mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif. Setelah krisis kesehatan dan ekonomi dapat dikontrol, penerimaan domestik dapat dimobilisasi untuk mendukung rencana jangka panjang pemerintah," tulis OECD, dikutip pada Jumat (13/11/2020).

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

OECD mencatat banyak yang memproyeksi Afrika akan mengalami resesi ekonomi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun akibat pandemi Covid-19. Output perekonomian yang hilang akibat pandemi diestimasi mencapai US$37 miliar hingga US$79 miliar.

Masalahnya, kondisi makro fiskal negara-negara Afrika tercatat sudah buruk sejak sebelum pandemi Covid-19. Beberapa negara Afrika tercatat memiliki defisit fiskal di atas 3% produk domestik bruto (PDB) dan juga memiliki beban utang luar negeri yang besar relatif terhadap PDB.

Tingginya biaya pinjaman yang harus ditanggung oleh negara-negara Afrika juga menyebabkan pemerintah di kawasan tersebut tidak mampu banyak mengeluarkan program guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memitigasi dampak pandemi.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Dukungan pemerintah untuk mengurangi dampak krisis ekonomi di negara-negara Afrika tercatat sangat minim terutama bagi masyarakat yang bekerja pada sektor informal. "Perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat pada sektor informal bisa dibilang sama sekali tidak ada," tulis OECD.

Dari sisi perpajakan, penurunan harga dan permintaan komoditas tambang telah menekan potensi penerimaan negara. Sumbangsih penerimaan pajak dari sektor pariwisata dan dari remitansi tenaga kerja Afrika di AS dan Eropa juga mengalami tekanan.

OECD menyarankan pemerintah untuk mulai berfokus pada potensi penerimaan pajak yang selama ini tidak terlalu diperhatikan pemerintah. OECD mengusulkan kepada negara-negara Afrika untuk mengenakan pajak atas orang kaya atau high net worth individual (HNWI) dan pajak properti.

Otoritas pajak juga perlu mengevaluasi pemberian insentif pajak selama pandemi dengan menghitung seberapa besar penerimaan pajak yang tidak dipungut akibat pemberian insentif pajak. Insentif pajak harus dipastikan benar-benar memberikan dampak ekonomi sesuai harapan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Jumat, 18 Oktober 2024 | 10:30 WIB KOTA SERANG

Kejar Pendapatan Daerah, Kota Ini Bakal Bentuk Tim Intelijen Pajak

Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN