LAPORAN OECD

Penerimaan Diproyeksi Minus, OECD Usulkan Pengenaan Pajak Orang Kaya

Muhamad Wildan | Jumat, 13 November 2020 | 15:01 WIB
Penerimaan Diproyeksi Minus, OECD Usulkan Pengenaan Pajak Orang Kaya

Ilustrasi gedung OECD. (OECD)

PARIS, DDTCNews - Tren penerimaan pajak di negara-negara Afrika diperkirakan akan mengalami penurunan setelah stagnan selama 5 tahun sejak 2014 hingga 2018.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat rata-rata tax ratio 30 negara Afrika pada 2018 hanya sebesar 16,5%. Dalam laporan Revenue Statistics in Africa, rata-rata tax ratio negara-negara Afrika berkutat pada level 16,4% hingga 16,5% sejak 2014 hingga 2018.

"Seiring dengan tingginya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, negara-negara Afrika perlu menyiapkan kebijakan untuk menjaga ruang fiskal dan mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif. Setelah krisis kesehatan dan ekonomi dapat dikontrol, penerimaan domestik dapat dimobilisasi untuk mendukung rencana jangka panjang pemerintah," tulis OECD, dikutip pada Jumat (13/11/2020).

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

OECD mencatat banyak yang memproyeksi Afrika akan mengalami resesi ekonomi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun akibat pandemi Covid-19. Output perekonomian yang hilang akibat pandemi diestimasi mencapai US$37 miliar hingga US$79 miliar.

Masalahnya, kondisi makro fiskal negara-negara Afrika tercatat sudah buruk sejak sebelum pandemi Covid-19. Beberapa negara Afrika tercatat memiliki defisit fiskal di atas 3% produk domestik bruto (PDB) dan juga memiliki beban utang luar negeri yang besar relatif terhadap PDB.

Tingginya biaya pinjaman yang harus ditanggung oleh negara-negara Afrika juga menyebabkan pemerintah di kawasan tersebut tidak mampu banyak mengeluarkan program guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memitigasi dampak pandemi.

Baca Juga:
Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Dukungan pemerintah untuk mengurangi dampak krisis ekonomi di negara-negara Afrika tercatat sangat minim terutama bagi masyarakat yang bekerja pada sektor informal. "Perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat pada sektor informal bisa dibilang sama sekali tidak ada," tulis OECD.

Dari sisi perpajakan, penurunan harga dan permintaan komoditas tambang telah menekan potensi penerimaan negara. Sumbangsih penerimaan pajak dari sektor pariwisata dan dari remitansi tenaga kerja Afrika di AS dan Eropa juga mengalami tekanan.

OECD menyarankan pemerintah untuk mulai berfokus pada potensi penerimaan pajak yang selama ini tidak terlalu diperhatikan pemerintah. OECD mengusulkan kepada negara-negara Afrika untuk mengenakan pajak atas orang kaya atau high net worth individual (HNWI) dan pajak properti.

Otoritas pajak juga perlu mengevaluasi pemberian insentif pajak selama pandemi dengan menghitung seberapa besar penerimaan pajak yang tidak dipungut akibat pemberian insentif pajak. Insentif pajak harus dipastikan benar-benar memberikan dampak ekonomi sesuai harapan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya