Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan Diatur di PMK, Ini Kata DJBC

SURABAYA, DDTCNews - Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 78/2023 yang mengatur penelitian ulang di bidang kepabeanan, dari sebelumnya diatur di dalam Perdirjen Bea dan Cukai No. PER-08/BC/2017.

Kepala Subdirektorat Impor DJBC Chotibul Umam mengatakan penelitian ulang diatur dalam PMK untuk lebih memberikan kepastian hukum. Selain itu, Kementerian Keuangan juga ingin merapikan berbagai peraturan, termasuk di bidang kepabeanan.

"Kami memang mengarahkan semua regulasi kalau bisa pada level yang lebih tinggi lagi untuk kepastian hukum dan [memperbaiki] tata perundangan," katanya, dikutip pada Kamis (14/9/2023).

Chotibul menuturkan pembenahan peraturan kepabeanan gencar dilaksanakan sejak 2020 ataun ketika proses bisnis diarahkan menuju otomasi. Alhasil, norma dan substansi peraturan bea kini dituangkan dalam PMK, sedangkan perdirjen hanya untuk tata kerjanya.

PMK 78/2023 diterbitkan untuk memperkuat peran pengujian kepatuhan pengguna jasa setelah barang keluar dari kawasan pabean. Melalui mekanisme penelitian ulang tersebut, arus lalu lintas barang diharapkan dapat lebih lancar.

Berdasarkan PMK 78/2023, dirjen bea dan cukai berwenang untuk melaksanakan penelitian ulang. Penelitian ulang ini dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang ditunjuk dan/atau sistem komputer pelayanan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

Penelitian ulang dilakukan terhadap pemberitahuan pabean impor (PPI) dan pemberitahuan pabean ekspor (PPE) yang telah lebih dari 30 hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.

Penelitian ulang dilakukan terhadap PPI atas tarif dan/atau nilai pabean. Penelitian ulang dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran PPI.

Sementara itu, penelitian ulang terhadap PPE dilakukan atas tarif bea keluar; harga ekspor; jenis barang ekspor; dan/atau jumlah barang ekspor. Penelitian ulang dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran PPE.

Penelitian ulang terhadap PPI dan PPE meliputi kegiatan perencanaan; pelaksanaan; serta monitoring, evaluasi, dan penjaminan kualitas. Kegiatan perencanaan pada penelitian ulang ini merupakan proses penelitian ulang yang dilakukan berdasarkan manajemen risiko.

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan tersebut, pejabat bea cukai yang ditunjuk dapat meminta data kepada unit kerja di lingkungan DJBC dan/atau instansi di luar DJBC.

Hasil dari kegiatan perencanaan akan dituangkan dalam laporan analisis objek penelitian ulang yang menjadi dasar penerbitan nomor penugasan penelitian ulang.

Untuk pelaksanaan penelitian ulang, dilakukan sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan berdasarkan nomor penugasan penelitian ulang.

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ulang, pejabat bea cukai yang ditunjuk berwenang meminta data dan/atau dokumen; meminta keterangan lisan dan/atau keterangan tertulis; meminta contoh barang; dan/atau melakukan pengujian laboratorium terhadap contoh barang untuk kepentingan identifikasi barang.

Importir, eksportir, dan/atau pemilik barang yang tidak mematuhinya dapat diberikan surat peringatan pertama (SP 1), SP 2, bahkan diblokir akses kepabeanannya.

Pemblokiran akses kepabeanan dan pembukaan blokir akses kepabeanan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan mengenai registrasi kepabeanan. (rig)