Pemutihan PBB Digelar Hingga Akhir Tahun, WP Diimbau Segera Manfaatkan

PROBOLINGGO, DDTCNews – Pemkab Probolinggo, Jawa Timur mengadakan program pemutihan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Probolinggo Dewi Korina mengatakan penghapusan denda PBB-P2 diperuntukkan untuk membantu masyarakat di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Selain itu, pembebasan denda PBB-P2 ini juga merupakan salah satu upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk melunasi piutang PBB-P2, sekaligus meningkatkan PAD," katanya, dikutip pada Senin (10/10/2022).

Dewi menuturkan program pemutihan PBB-P2 tersebut telah diatur dalam Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 970/954/426.32/2022. Kebijakan tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

Dalam peraturan tersebut, insentif yang diberikan berupa pembebasan denda PBB-P2 untuk ketetapan pajak tahun 2022 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Dia berharap insentif itu dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah risiko kenaikan inflasi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Ofie Agustin menyebut program pemutihan dapat dinikmati semua wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2. Dengan skema ini, wajib pajak cukup membayar pokok pajak yang terutang.

Menurutnya, wajib pajak dapat mengecek tunggakan PBB-P2 melalui bphtb.probolinggokab.go.id dengan memasukkan nomor objek pajak (NOP). Selain itu, wajib pajak juga bisa datang langsung ke kantor layanan pajak daerah BPPKAD atau di mal pelayanan publik Kabupaten Probolinggo.

Ofie mengimbau wajib pajak untuk segera memanfaatkan program pemutihan tersebut. Proses pembayarannya juga makin mudah karena dapat dilakukan secara nontunai melalui mobile banking atau mendatangi Bank Jatim dan kantor pos.

"Pembebasan pembayaran denda PBB-P2 ini bisa mengoptimalkan PAD dari sektor PBB-P2 di Kabupaten Probolinggo, di samping juga meringankan beban masyarakat dalam membayar PBB-P2," ujarnya. (rig)