JERMAN

Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Tidak Bakal Ubah Tarif Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 12 Oktober 2020 | 10:53 WIB
Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Tidak Bakal Ubah Tarif Pajak

Menteri Urusan Ekonomi dan Energi Jerman Peter Altmaier. (foto: Bundesregierung/Kugler)  

BERLIN, DDTCNews – Pemerintah Jerman memberikan sinyal untuk tidak memobilisasi penerimaan pajak selama pandemi virus Corona atau Covid-19 untuk menjamin stabilitas kebijakan fiskal.

Menteri Urusan Ekonomi dan Energi Jerman Peter Altmaier mengingatkan otoritas fiskal untuk tidak menggenjot mobilisasi penerimaan pajak selama pandemi. Menurutnya, stabilitas kebijakan pajak menjadi modal pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi.

"Jerman telah memperoleh keuntungan dengan menerapkan rezim pajak yang stabil dalam 7 tahun terakhir. Cara ini akan tetap terus dilanjutkan pemerintah," katanya, dikutip Senin (12/10/2020).

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Selama pandemi, Altmaier menilai pemerintah telah menggulirkan beragam kebijakan insentif bagi pelaku usaha dan pekerja. Dia menerangkan kebijakan insentif berlaku umum dan mencakup seluruh segmen usaha dan level penghasilan.

Misal, sambungnya, memberikan pengurangan beban pajak untuk beberapa sektor usaha dan insentif bagi pekerja terampil dengan pendapatan tinggi. Menurutnya, pemerintah saat ini sudah memberikan ruang luas pemanfaatkan relaksasi fiskal kepada sektor ekonomi.

Oleh karena itu, sudah menjadi risiko kinerja penerimaan terjun bebas pada tahun ini. Data otoritas fiskal menunjukan realisasi penerimaan pajak federal pada akhir Agustus 2020 turun 12,2% dari periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga:
Dorong Transaksi Saham, Senat Filipina Setujui Penurunan Tarif Pajak

"Covid-19 menimbulkan konsekuensi dengan banyak bantuan terkait perpajakan dalam menghadapi krisis telah menyebabkan penurunan tajam dalam penerimaan pajak dibanding periode sama pada 2019," tutur Altmaier.

Dia menyatakan fokus utama saat ini adalah mengendalikan pandemi. Menurutnya, kegiatan ekonomi yang mulai dibuka secara bertahap diharapkan dapat terus meningkat dengan tetap berhati-hati dengan risiko lonjakan kasus positif Covid-19 yang baru.

"Jadi tidak boleh ada penutupan [kegiatan ekonomi] jilid kedua untuk kegiatan industri," ujarnya seperti dilansir Tax Notes International. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan