IRLANDIA

Pemulihan Ekonomi, OECD Sebut Penerimaan Pajak Penting Dinaikkan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 12 Mei 2020 | 16:45 WIB
Pemulihan Ekonomi, OECD Sebut Penerimaan Pajak Penting Dinaikkan

Ilustrasi.

DUBLIN, DDTCNews—Ekonom meminta DPR untuk mempertimbangkan upaya-upaya peningkatan penerimaan pajak demi membantu memulihkan ekonomi Irlandia dari dampak pandemi Corona atau Covid-19 selama lima tahun ke depan.

Kepala Divisi Departemen Ekonomi OECD Sebastian Barnes mengatakan DPR seharusnya tidak mengesampingkan upaya meningkatkan penerimaan pajak karena hal itu penting menjaga kekuatan, keadilan, dan efisiensi basis pajak Irlandia.

“Saya pikir itu ide bagus di tengah kondisi saat ini. Apalagi ada tekanan yang cukup besar juga di lembaga keuangan. Kita harus memastikan sistem pajak berjalan baik seperti yang sudah terjadi selama ini,” tuturnya dilansir dari Taxnotes.com, Selasa (12/5/2020).

Baca Juga:
Dukung Pariwisata, Diskon Pajak Hiburan Diperpanjang Hingga Akhir 2025

Untuk diketahui, Partai Fianna Fail dan Partai Fine Gael merilis kerangka kerja strategis dalam pemulihan ekonomi pada 15 April. Mereka lantas mengajak partai lainnya untuk membentuk koalisi baru dalam pemerintahan.

Kerangka kerja yang dibuat mencakup 10 target antara lain seperti program kesehatan, paket pemulihan ekonomi, termasuk membebaskan pajak penghasilan dan kenaikan biaya pungutan sosial.

Partai Fianna Fail dan Partai Fine Gael meyakini bahwa kerangka kerja yang dibuat tersebut perlu dilakukan oleh pemerintahan baru demi memulihkan ekonomi Irlandia setelah pandemi Corona berakhir.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Meski begitu, Barnes mengaku khawatir rencana pembebasan pajak penghasilan justru membuat ekonomi menjadi tidak stabil. Apalagi, pajak penghasilan menyumbang tiga perempat total penerimaan negara.

Menurut Barnes, hal yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah Irlandia saat ini adalah mendukung para pebisnis dalam menciptakan lapangan kerja dengan menjaga likuiditas perusahaan tetap baik.

Meski begitu, Barnes tidak memungkiri konsumsi masyarakat masih akan tetap rendah dan pengangguran tetap tinggi. Untuk itu, ia juga merekomendasikan upaya peningkatan penerimaan pajak tidak langsung diterapkan, tetapi ditunda sampai dengan Covid-19 teratasi. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi