PROVINSI JAWA TIMUR

Pemprov Klaim 1,79 Juta Kendaraan Sudah Manfaatkan Pemutihan Pajak

Muhamad Wildan | Minggu, 04 September 2022 | 11:30 WIB
Pemprov Klaim 1,79 Juta Kendaraan Sudah Manfaatkan Pemutihan Pajak

Ilustrasi.

SURABAYA, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur mencatat program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) sudah dimanfaatkan 1,79 juta wajib pajak.

Kepala Bapenda Jawa Timur Abimanyu Ponco Atmojo Iswinarno menyebut antusiasme pemanfaatan pemutihan PKB telah mengerek kinerja pendapatan asli daerah (PAD).

"Dari tanggal 31 Agustus sudah ada 1.791.669 wajib pajak yang memanfaatkan pembebasan denda pajak itu," katanya, dikutip pada Minggu (4/9/2022).

Baca Juga:
WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Selanjutnya, fasilitas pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) juga dimanfaatkan oleh 215.407 kendaraan bermotor. Sebagian di antara kendaraan yang dilakukan balik nama tersebut adalah kendaraan yang sebelumnya berpelat nomor luar Jawa Timur.

Dengan adanya pemutihan PKB, realisasi pendapatan daerah Pemprov Jawa Timur sudah mencapai Rp1,1 triliun.

“Kalau pemutihan PKB dihapus, contohnya seperti kemarin pendapatan pajak yang hilang sekitar Rp23,86 miliar," ujar Abimanyu seperti dilansir suarasurabaya.net.

Baca Juga:
Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Abimanyu mengimbau masyarakat untuk tetap patuh membayar PKB secara tepat waktu tanpa perlu menunggu pemutihan dari Pemprov Jawa Timur. Sebab, terdapat kemungkinan program pemutihan PKB akan benar-benar dihapuskan sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya mengimbau pemda untuk menghentikan kebiasaan menggelar pemutihan PKB. Bukannya meningkatkan kepatuhan pajak, wajib pajak justru menunda-nunda pembayaran dan memilih menunggu pemutihan.

"Masyarakat malah menunggu pemutihan, ada pemutihan yang rutin ditunggu sehingga masyarakat menunda pembayarannya. Oleh karena itu, pemutihan diharapkan tidak perlu dilakukan lagi," ujar Fatoni bulan lalu. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko