KEBIJAKAN FISKAL

Pemerintah Klaim Utang Masih Aman Meski Sudah Tembus Rp8.000 Triliun

Muhamad Wildan | Rabu, 03 Januari 2024 | 12:00 WIB
Pemerintah Klaim Utang Masih Aman Meski Sudah Tembus Rp8.000 Triliun

Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Sudirman dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (2/1/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/Spt

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan posisi utang pemerintah masih aman meski nilainya sudah menembus Rp8.000 triliun per November 2023.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto mengatakan meski posisi utang secara nominal naik, rasio utang pemerintah terhadap PDB justru berangsur-angsur turun.

"Per November 2023, debt to GDP ratio kita 38,11%, itu turun dari posisi Desember 2023 yang sebesar 39,7%. Ini juga turun dari puncak debt to GDP ratio di tengah pandemi pada Desember 2021 sebesar 40,7%," ujar Suminto, dikutip Rabu (3/1/2023).

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Lebih lanjut, Suminto mengatakan indikator-indikator risiko utang selain rasio utang terhadap PDB juga terus membaik. Contoh, currency risk dari utang pemerintah kian rendah berkat turunnya porsi utang berdenominasi valas.

"Proporsi dari utang kita dalam valas terus menurun. Sebelum pandemi, misal di 2019 itu yang dalam foreign currency ada 37,9%. Pada 2018 malah 41%. Untuk saat ini per November 2023, outstanding utang pemerintah yang dalam bentuk valas itu hanya 27,5%," ujar Suminto.

Refinancing risk dari utang pemerintah juga masih baik seiring dengan meningkatnya rata-rata jatuh tempo utang (average time to maturity/ATM). "Sekarang masih cukup panjang, yakni sekitar 8,1 tahun," ujar Suminto.

Baca Juga:
Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

Adapun interest rate risk dari utang pemerintah juga terjaga rendah mengingat mayoritas utang yang ditarik pemerintah menggunakan fixed rate atau bunga tetap. "Sekitar 82% juga menggunakan fixed rate, sehingga tidak terlalu sensitif dengan pergerakan suku bunga di market," ujar Suminto.

Untuk diketahui, penarikan pembiayaan utang pada APBN 2023 tercatat hanya senilai Rp407 triliun, turun -41,5% bila dibandingkan dengan realisasi utang pada 2022 yang mencapai Rp696 triliun. Adapun defisit anggaran 2023 tercatat hanya senilai Rp347,6 triliun atau 1,65% dari PDB, turun dibanding 2022 yang mencapai Rp460,4 triliun atau 2,35% dari PDB. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Jumat, 20 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

Kamis, 19 Desember 2024 | 08:40 WIB UTANG PEMERINTAH

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp8.680 Triliun hingga November 2024

Selasa, 17 Desember 2024 | 15:10 WIB INFOGRAFIS PAJAK

15 Jenis Insentif dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra