PRANCIS

Pemerintah Hapus Pengurangan Pajak Korporasi Rp16,1 Triliun

Redaksi DDTCNews | Senin, 17 Juni 2019 | 10:48 WIB
Pemerintah Hapus Pengurangan Pajak Korporasi Rp16,1 Triliun

Menteri Anggaran Prancis Gerald Darmanin. (foto: media.ouest-france.fr)

JAKARTA, DDTCNews – Prancis berencana menghapus pengurangan pajak 1 miliar euro (sekitar Rp16,1 triliun) yang selama ini diberikan kepada korporasi.

Menteri Anggaran Prancis Gerald Darmanin mengatakan penghapusan tersebut dilakukan untuk mengompensasi pengurangan pajak penghasilan orang pribadi sekitar 5 miliar euro (sekitar Rp80,6 triliun) yang dijanjikan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

“Pemerintah akan membiayai sisa 4 miliar euro melalui pengeluaran atau belanja pemerintah yang lebih rendah,” katanya dalam sebuah wawancara untuk Grand Jury dengan wartawan dari televisi LCI, radio RTL, dan surat kabar Le Figaro, seperti dikutip pada Senin (17/6/2019).

Baca Juga:
Tekan Defisit, Negara Ini Ingin Kenakan Pajak Tambahan 8,5 Persen

Adapun tarif pajak korporasi di Prancis berada di level 33%. Tarif pajak korporasi rata-rata dari 1981 hingga 2018 tercatat sebesar 38,26% dengan titik tertinggi pada 1982 sebesar 50% dan terendah pada 1993 sebesar 33,3%.

Sementara itu, tarif pajak penghasilan orang pribadi di Prancis sebesar 45%. Tarif rata-rata selama periode 1995 hingga 2018 tercatat sebesar 51,92%. Adapun rekor tertinggi berada pada 1996 sebesar 59,60% dan rekor terendah pada 2017 sebesar 45%.

Seperti diketahui, pemangkasan pajak penghasilan orang pribadi itu disampaikan Macron setelah aksi protes antipemerintah dari gerakan ‘Rompi Kuning’ selama berbulan-bulan. Janji tersebut diberikan agar para demonstran kembali tertib dan mulai fokus pada rencana transformasi.

Baca Juga:
Menangi Pemilu, Calon Perdana Menteri Prancis Bakal Pajaki Ekspat

Darmanin mengatakan ada 95% wajib pajak yang akan melihat pengurangan mulai Januari mendatang sebagai bagian dari langkah-langkah tersebut. Sejauh ini, Prancis terkenal dengan negara dengan pajak tertinggi. Pemungutan pajak Prancis setara dengan 54% produk domestik bruto (PDB).

Seperti diberitakan sebelumnya, Macron menjelaskan pengeluaran pemerintah akan dikurangi dan warga Prancis harus bekerja lebih lama untuk membangun kontribusi sosial. Pengumuman tersebut mungkin tidak populer di negara yang dikenal selama 35 jam seminggu.

“Kita harus bekerja lebih banyak, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Warga Prancis bekerja lebih sedikit dibanding negara-negara tetangganya. Kita tidak perlu berdebat tentang hal ini,” tegas Macron saat itu. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN