Pemerintah Buka Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuka keran posisi untuk calon hakim pengadilan pajak. Proses pendaftaran awal dilakukan secara online mulai 23 April hingga 2 Juni 2018.

Hal ini tertuang dalam Pengumuman No. PENG-01/PHPP/2018 tentang Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2018. Pendaftaran dilakukan pada laman rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id.

"Dalam rangka mengisi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak, Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2018 mengundang putra dan putri terbaik bangsa di seluruh Indonesia yang ingin mengabdi kepada negara dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri," demikian bunyi pengumuman yang dilansir dari lama Kemenkeu, Kamis (12/4).

Adapun sejumlah dokumen yang harus diunggah oleh peserta antara lain surat lamaran, daftar riwayat hidup, pas foto, ijasah sarjana, ijasah sertifikat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Selain itu, ada kewajiban untuk mengunggah surat keterangan tanda terima Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Orang Pribadi, surat kuasa kepada panitia untuk mengakses SPT dan tanda terima Laporan Harta Kekayaaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi yang wajib.

Setidaknya ada 4 tahapan seleksi untuk calon hakim pengadilan pajak tahun ini. Mulai dari tahapan seleksi administratif, kemudian berlanjut pada tes pengetahuan perpajakan dan penulisan paper. Setelah itu, peserta akan mengikuti tes kesehatan dan tahapan wawancara yang terdiri dari penelusuran rekam jejak dan menerima masukan dari masyarakat.

Untuk batas usia, minimal 45 tahun dan maksimal 62 tahun per 1 April 2018. Tidak lupa setiap peserta yang ingin mendaftar menjadi calon hakim pengadilan pajak ialah mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai sekurang-kurangnya 15 tahun. Untuk persyaratan lengkapnya dapat dilihat di sini. (Amu)