Pemerintah Bakal Pangkas Utang Hingga 31% Per 2023, Begini Strateginya

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus menekan defisit dan utang mulai 2023 mendatang, setelah angkanya sempat meningkat drastis selama 2020 hingga 2022 akibat pandemi Covid-19.

Pada 2023, pembiayaan anggaran ditargetkan hanya senilai Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun, terkontraksi 31,3% bila dibandingkan dengan pembiayaan anggaran tahun ini yang mencapai Rp868 triliun.

"Pembiayaan anggaran kita arahkan terus turun, kata lainnya utang kita arahkan untuk terus turun," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (21/4/2022).

Bila pembiayaan dan defisit anggaran diturunkan, APBN akan mengalami konsolidasi dan Kemenkeu akan berupaya untuk mengendalikan seluruh jenis belanja baik belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, belanja K/L pada tahun depan diperkirakan hanya senilai Rp977,1 triliun atau tumbuh 3,3% bila dibandingkan dengan pagu belanja K/L tahun ini.

Transfer ke daerah juga hanya tumbuh sebesar 4% hingga 7,4% pada tahun 2023 dengan pagu indikatif senilai Rp800,2 triliun hingga Rp826,7 triliun.

"Pengeluaran K/L dan transfer ke daerah harus kita kendalikan bukan dalam artian dikurangi, tapi kita buat supaya lebih efisien, lebih efektif," ujar Suahasil.

Implementasi UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) hingga pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) akan dilakukan oleh pemerintah agar konsolidasi anggaran dapat dilakukan sesuai dengan rencana.

Untuk diketahui, pada 2023 defisit anggaran diperkirakan akan kembali ke bawah 3% dari PDB sesuai dengan amanat UU Keuangan Negara, yakni sebesar 2,81% hingga 2,95% dari PDB.

Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun atau setara dengan 11,28% hingga 11,76% dari PDB. (sap)