AMERIKA SERIKAT

Pemeriksaan Pajak Trump, Jaksa Boleh Akses Dokumen Trump Organization

Muhamad Wildan | Senin, 01 Februari 2021 | 18:01 WIB
Pemeriksaan Pajak Trump, Jaksa Boleh Akses Dokumen Trump Organization

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: Kevin Lamarque, Reuters/france24.com)

NEW YORK, DDTCNews - Pengadilan Tinggi New York memerintahkan firma hukum yang menjadi konsultan hukum mantan Presiden AS Donald Trump untuk menyerahkan dokumen terkait dengan Trump Organization kepada Kejaksaan Tinggi New York.

Hakim Pengadilan Tinggi New York, Arthur Engoron, mengatakan mahkamah telah mengevaluasi dokumen perpajakan Trump yang dikelola Morgan Lewis & Bockius. Dari hasil evaluasi tersebut, sebagian dokumen Trump Organization harus diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi New York.

"Pengadilan menemukan banyak dokumen yang ditandai sebagai privileged oleh Morgan Lewis & Bockius, faktanya adalah dokumen yang terkait dengan keputusan bisnis, bukan dokumen permintaan atau pemberian nasihat hukum," tulis thehill.com dalam pemberitaannya, Senin (1/2/2021).

Baca Juga:
AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Untuk diketahui, dokumen yang disimpan oleh Morgan Lewis & Bockius diperlukan mengingat saat ini Kejaksaan Tinggi New York sedang melakukan investigasi atas laporan perpajakan dari Trump Organization.

Dokumen Trump Organization yang disimpan oleh Morgan Lewis & Bockius memiliki peran penting untuk menentukan apakah Trump Organization benar-benar memalsukan nilai aset entitas guna mendapatkan keringanan pajak sekaligus memperoleh kredit.

Berdasarkan temuan sementara Kejaksaan Tinggi New York, terdapat indikasi Trump Organization memalsukan nilai salah satu aset milik korporasi tersebut, yakni Seven Springs Estate yang terletak di Westchester County, New York.

Baca Juga:
Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

Terdapat indikasi Trump Organization secara sengaja menggelembungkan nilai Seven Springs Estate guna mendapatkan pengurangan pajak sebesar US$21,1 miliar pada 2015.

Meski demikian, perlu dicatat Kejaksaan Tinggi New York masih belum menuduhkan adanya pelanggaran oleh Trump Organization dan penyeleidikan hingga saat ini masih terus berlangsung. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan