Pemda Lambat Belanja, Mayoritas APBD Masih Surplus Puluhan Persen

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kinerja pemda yang masih lambat dalam merealisasikan belanja daerah.

Per 31 Oktober 2021, mayoritas daerah tercatat masih mengalami surplus APBD. Secara nasional, realisasi pendapatan APBN sudah mencapai 70,2% dari target. Namun, realisasi belanja daerah tercatat baru mencapai 56,4% dari target.

"Serapan belanja daerah yang lambat akan sangat memengaruhi kemampuan daerah untuk mendorong pemulihan di masing-masing daerah. Saya harap daerah mampu mengakselerasi karena ini tinggal 1 bulan terakhir," ujar Sri Mulyani, Kamis (25/11/2021).

Kementerian keuangan mencatat Banten memiliki surplus APBD yang tinggi. Selisih antara pendapatan dan belanja di provinsi tersebut mencapai 32,19%. Adapun daerah dengan selisih antara pendapatan dan belanja terendah adalah Sulawesi Tenggara, hanya sebesar 3,14%.

Tingginya surplus anggaran pun tercermin pada total dana pemerintah daerah (pemda) di bank. Per Oktober 2021, dana pemda di bank sudah mencapai Rp226,71 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu senilai Rp247,45 triliun.

Sesuai dengan pola tahunannya, mayoritas pemda baru akan membelanjakan anggaran dan menguras dana yang ditempatkan bank pada Desember. Saldo rata-rata pemda pada akhir tahun selama 3 tahun terakhir tercatat hanya senilai Rp96 triliun.

"Baru Desember ada pembayaran-pembayaran. Ini adalah SiLPA yang cukup ajek dan menimbulkan masalah yang perlu dipecahkan," ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, APBD seharusnya segera direalisasikan. Tingginya simpanan pemda di bank menandakan banyak transfer dari pusat ke daerah hanya mengendap di bank dan tidak terealisasi. (sap)