EKONOMI DIGITAL

Pasar Digital Indonesia Makin Jumbo, Jokowi: Transaksinya Terus Naik

Redaksi DDTCNews | Rabu, 15 Desember 2021 | 18:00 WIB
Pasar Digital Indonesia Makin Jumbo, Jokowi: Transaksinya Terus Naik

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ekosistem ekonomi digital Tanah Air tumbuh dengan pesat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan potensi pasar digital Indonesia tercatat melompat dari US$40 miliar pada 2019 menjadi US$70 miliar tahun ini. Nilainya diproyeksikan terus melejit hingga US$146 miliar pada 2025.

"Sangat besar sekali. Ini dipercepat karena adanya pandemi. Jadi pertumbuhan pasar digital kita dipercepat karena pandemi," kata Presiden Jokowi saat meresmikan Gerakan Akselerasi Generasi Digital, Rabu (15/12/2021).

Industri pendukung di dalam ekosistem ekonomi digital pun ikut mengalami pertumbuhan signifikan. Bisnis logistik misalnya, volumenya dilaporkan tumbuh 60%. Hal ini didorong maraknya layanan pesan antar, baik untuk makanan atau produk lainnya.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Tak cuma itu, jumlah konsumen digital juga mengalami kenaikan 10,2% pada 2021 ini. Sementara itu transaksi menggunakan dompet digital juga naik 31% per Oktober 2021 dibanding tahun lalu.

"Semuanya naik, naik, naik, naik," kata Jokowi.

Potensi pasar yang sangat besar, ditambah dengan akselerasi yang disebabkan pandemi, menjadi nilai plus bagi ekonomi digital Tanah Air melakukan lompatan. Pemerintah mencatat, Indonesia saat ini memiliki 2.319 perusahaan rintisan alias startup. Dari angka tersebut, Indonesia memiliki 1 decacorn, 7 unicorn, dan sisanya adalah soonicorn (soon to be unicorn), hingga minicorn. Indonesia, ujar Jokowi, harus siap atas kemajuan digital dunia.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Presiden menyampaikan saat ini perusahaan-perusahaan besar di dunia berlomba untuk membangun Metaverse, seperti contohnya Facebook, Epic Game, Roblox, Microsoft. Oleh karena itu, presiden berharap agar Indonesia dapat menyiapkan strategi seperti itu.

"Negara kita perlu menyiapkan sebuah strategi agar kita tidak tertinggal jauh oleh negara-negara lain. Sehingga saya sampaikan kepada Menteri dan BUMN, pada yang lain juga, waktu kita tidak banyak untuk bisa mengejar itu. Dan negara ini akan maju kalau kita bisa melompat dan waktunya hanya 2 tahun," jelasnya.

Selain itu, Presiden meyakini kolaborasi yang digagas oleh Kementerian BUMN melalui pendanaan Merah Putih Fund, Narasi melalui Indonesia Digital Tribe, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Microcredentials bisa mempercepat pembangunan ekosistem digital. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja