BELGIA

Parlemen Kecam Aksi Penolakan Hungaria Soal Pajak Minimum Global

Muhamad Wildan | Kamis, 07 Juli 2022 | 13:00 WIB
Parlemen Kecam Aksi Penolakan Hungaria Soal Pajak Minimum Global

Bendera Uni Eropa.

BRUSSELS, DDTCNews - Parlemen Uni Eropa mengecam langkah Hungaria yang menolak untuk mengadopsi pajak minimum global proposal Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Berdasarkan resolusi terbaru yang telah disetujui 450 dari 637 anggota parlemen, sebagian keberatan-keberatan Hungaria sudah dipertimbangkan dalam persetujuan yang disepakati oleh negara-negara Inclusive Framework pada Oktober 2021.

"Sebagian besar tuntutan telah diperhitungkan dalam persetujuan. Hungaria perlu segera mengakhiri pemblokiran atas adopsi Pilar 2," tulis Parlemen Uni Eropa dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (7/7/2022).

Baca Juga:
Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Menurut parlemen, ketentuan perpajakan internasional yang berlaku saat ini sudah tidak dapat merespons dinamika perekonomian modern.

Celah-celah dalam sistem perpajakan internasional memungkinkan terjadinya penghindaran dan pengelakan pajak dengan nilai yang signifikan serta lebih menguntungkan korporasi multinasional ketimbang UMKM.

Apabila Hungaria masih tetap bersikukuh menolak pajak minimum global dan menghalang-halangi implementasinya di Uni Eropa, parlemen akan mencari cara lain untuk mengadopsi Pilar 2 tanpa perlu menunggu persetujuan dari Hungaria.

Baca Juga:
Senator Minta Penumpang Pesawat Kelas Ekonomi Tak Dipungut Travel Tax

"Jangan sampai Komisi Eropa dan negara-negara anggota terlibat dalam tawar-menawar politik dengan Hungaria," tulis Parlemen Uni Eropa dalam resolusinya.

Untuk diketahui, Hungaria adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang masih menolak implementasi pajak korporasi minimum global.

Persetujuan dari Hungaria amat diperlukan mengingat adopsi dan implementasi kebijakan pajak di Uni Eropa memerlukan suara bulat dari seluruh anggotanya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?