FILIPINA

Paket Reformasi Pajak Ditarget Selesai Tahun Ini

Redaksi DDTCNews | Kamis, 27 Juli 2017 | 08:48 WIB
Paket Reformasi Pajak Ditarget Selesai Tahun Ini

MANILA, DDTCNews – Kementerian Keuangan Filipina berharap agar paket reformasi pajak pertama yang saat ini diajukan bisa segera dilaksanakan sebelum 2018. Ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Rodrigo R. Duterte, yang meminta agar Senat dapat segera mengesahkan Undang-Undang Reformasi Perpajakan.

Sekretaris Keuangan Negara Carlos G. Dominguez III mengatakan Presiden Duterte telah menandatangani sebuah surat perintah untuk mengesahkan reformasi pajak sebagai sebuah Undang-Undang yang mendesak dan prioritas.

“Ini akan menempatkan reformasi pajak lebih cepat dari jadwal yang semula direncanakan pada Januari 2018. Diharapkan Undang-Undang Reformasi Pajak dapat segera diimplementasikan pada kuartal ketiga atau keempat tahun ini,” ujarnya, Rabu (26/7).

Baca Juga:
Dorong Transaksi Saham, Senat Filipina Setujui Penurunan Tarif Pajak

Paket pertama program reformasi pajak tersebut diharapkan dapat mendanai rencana perbaikan infrastruktur senilai PHP8,4 triliun atau Rp2.204,8 triliun atau setara dengan 7,1% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2022.

Duterte mengatakan RUU tersebut akan membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan keuntungan dari reformasi tersebut. Menurutnya, berdasarkan RUU yang diusulkan, tarif pajak penghasilan orang pribadi akan disesuaikan untuk mengalihkan beban dari segmen pendapatan rendah ke yang berpenghasilan tinggi.

Selain itu, orang pribadi dengan penghasilan PHP250 ribu atau Rp65,6 juta setahun atau kurang juga akan dibebaskan dari membayar pajak. Di sisi lain, orang pribadi yang berpenghasilan minimal PHP5 juta atau Rp1,3 miliar per tahun akan membayar pajak sebesar PHP1,45 juta atau Rp380 juta ditambah 35% dari jumlah di luar ambang batas tersebut.

Paket reformasi pajak pertama, dilansir dalam bworldonline.com, juga memberikan beberapa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), meningkatkan pajak cukai untuk produk minyak dan mobil, memperkenalkan pajak cukai atas minuman manis, menyelaraskan tarif pajak perkebunan, dan mandat untuk memperbaiki administrasi perpajakan. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses