KINERJA FISKAL

Pajak Positif, APBN Dinilai Aman Meski Ada Lonjakan Kasus Covid-19

Dian Kurniati | Jumat, 09 Juli 2021 | 16:35 WIB
Pajak Positif, APBN Dinilai Aman Meski Ada Lonjakan Kasus Covid-19

Ilustrasi. Petugas medis melakukan tes cepat antigen Covid-19 kepada pengemudi saat operasi gabungan penyekatan PPKM Darurat di pintu keluar Gerbang Tol Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/7/2021).  ANTARA FOTO/Aji Styawan/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan optimistis penanganan lonjakan kasus Covid-19 tidak akan menyebabkan defisit APBN melebar dari proyeksi 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan kondisi fiskal saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan situasi tahun lalu. Hal itu misalnya tercermin dari penerimaan negara, terutama perpajakan, yang sudah tumbuh positif pada semester I/2021.

"Ingat, pada 2020, penerimaan pajak drop cukup dalam. Namun, tahun ini, penerimaan negara khususnya perpajakan kita relatif jauh lebih baik dari tahun lalu," katanya melalui konferensi video, Jumat (9/7/2021).

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Febrio mengatakan pemerintah mendapatkan fleksibilitas dalam mengelola APBN pada masa pandemi Covid-19. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya menjaga agar defisit APBN tetap terkendali.

Menurut Febrio, kinerja APBN sepanjang paruh pertama 2021 jauh lebih baik ketimbang tahun lalu. Pasalnya, realisasi penerimaan pajak sudah mencatatkan pertumbuhan positif 4,89%.

Perbaikan kinerja juga terjadi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai masih konsisten positif. Dengan membaiknya penerimaan negara, dia menilai defisit APBN juga akan terus berada pada zona yang aman.

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Di tengah memburuknya pandemi Covid-19, Febrio menjelaskan strategi pertama yakni melakukan refocusing anggaran. Melalui metode ini, pemerintah dapat memastikan belanja negara tidak naik tetapi kebutuhan anggaran yang substansial tetap terpenuhi.

Jika pada akhirnya harus menambah belanja, pemerintah tetap akan membuka ruang tersebut karena masih dalam kondisi ketidakpastian. "Tapi untuk saat ini, amankah APBN kita? Aman," ujarnya.

Secara umum, pendapatan negara pada semester I/2021 sudah mencapai Rp886,9 triliun atau tumbuh 9,1% dari periode yang sama 2020. Realisasi tersebut setara dengan 50,9% dari target Rp1.743,6 triliun.

Di sisi lain, realisasi belanja negara pada semester I/2021 telah mencapai Rp1.170,1 triliun atau 42,5% dari pagu Rp2.750 triliun. Dengan performa pendapatan negara dan belanja negara itu, defisit APBN tercatat mencapai Rp283,2 triliun atau setara 1,72% terhadap PDB. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU