Pajak Hotel dan Restoran Masih Dipungut di Daerah, Konsumen Protes

BATAM, DDTCNews—Kebijakan penghapusan sementara pajak hotel dan restoran mulai 1 Maret 2020 dari pemerintah pusat ternyata masih belum diterapkan di daerah, di antaranya di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Hal ini terlihat dari sejumlah hotel dan restoran yang tetap memungut pajak pada konsumen mereka. Masih diterapkannya pajak hotel dan restoran ini sontak memicu protes dari para konsumen.

“Kemarin sempat makan di kafe, ternyata masih dipungut pajak restoran dengan tarif 10%. Padahal, sudah jelas pemerintah pusat menerapkan aturan itu per 1 Maret lalu,” ungkap Reni, warga Batam, Minggu (8/3/2020).

Dia pun mempertanyakan alasan mengapa pajak hotel dan restoran masih dipungut di Kota Batam pada pihak restoran yang dia kunjungi. Namun, kata Reni, karyawan restoran itu justru tidak tahu dengan wacana penghapusan pajak hotel dan restoran itu.

Alhasil, pungutan terhadap pajak hotel dan restoran masih tetap berlaku. Ketidakselarasan informasi ini sangat disayangkan oleh Reni. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat dan daerah seharusnya berjalan beriringan.

“Karyawannya malah tak tahu adanya aturan tersebut. Dan itu tidak hanya satu kafe, namun sejumlah kafe juga begitu,” ujar Reni.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata mengakui bahwa kebijakan penghapusan pajak hotel dan restoran yang dicanangkan pemerintah pusat memang belum diberlakukan di Batam.

Hal itu dikarenakan belum ada kebijakan teknis dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait pemberlakuan penghapusan pajak hotel dan restoran. Saat ini, Pemkot Batam masih menunggu regulasi terkait dengan teknis pelaksanaannya

Apabila pemerintah pusat telah menerbitkan aturan yang jelas, lanjut Ardiwinata, Pemkot Batam akan segera memastikan bahwa pemungut pajak tidak lagi memungut pajak hotel dan restoran hingga 6 bulan ke depan.

“Memang masih berlaku pajak 10%, kami dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah juga masih menunggu kebijakan teknis dari pemerintah pusat, karena belum ada aturan jelasnya,” tutur Ardi dilansir dari Batampos. (rig)