Pajak Dukung Pengamanan di Wilayah Perbatasan, Ini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews – Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan masyarakat. Salah satunya ialah untuk membiayai pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berada di wilayah perbatasan Indonesia.

Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan pembangunan PLBN sudah dimulai sejak 2015. Kala itu, sebanyak 7 PLBN berhasil didirikan. Pada tahap kedua, pemerintah kembali membangun PLBN pada 2019. Saat itu, pemerintah menargetkan pendirian sebanyak 11 PLBN.

“Sebagian besar dana pembangunan atau renovasi PLBN berasal dari pajak,” tulis DJP melalui akun media sosial, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Seperti dikutip dari bnpp.go.id, PLBN merupakan peningkatan fungsi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang memberikan layanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan.

Terdapat 3 tujuan pembangunan PLBN. Pertama, memperkuat kedaulatan negara. Kedua, meningkatkan keamanan dan pengawasan di perbatasan. Ketiga, memfasilitasi arus barang dan orang secara legal.

Tak hanya itu, PLBN juga berfungsi sebagai pintu gerbang dan pendorong perekonomian. Pemerintah berharap wilayah perbatasan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Tambahan informasi, pemerintah menargetkan penerimaan pajak 2024 mencapai Rp2.307,9 triliun. Hingga Juli 2024, realisasi penerimaan pajak mencapai 52,56% dari target APBN senilai Rp1.054,32 triliun.

Realisasi penerimaan pajak secara neto turun 5,75% dari periode yang sama tahun lalu. Meski begitu, pemerintah menilai kinerja penerimaan pajak terus mengalami perbaikan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. (Syallom Aprinta Cahya Prasdani/rig)