Pajak Digital, DJP: Kalau Konsensus Enggak Tercapai, Kita Sudah Siap

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan kembali posisi Indonesia yang masih menunggu pembahasan konsensus pajak digital di bawah koordinasi OECD/G20.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan melalui Perpu 1/2020, pemerintah sudah menyiapkan adanya pengenaan pajak transaksi elektronik (PTE) untuk pelaku luar negeri yang tidak dapat ditetapkan sebagai bentuk usaha tetap (BUT).

Namun, sebagai bagian dari lingkungan pajak internasional, Indonesia bersama negara lain masih menyusun formula pemajakan yang dirasa adil. Apalagi, sesuai jadwal, formula itu harus disepakati pada akhir 2020. Indonesia, sambungnya, tetap ingin ada kesepakatan bersama secara global.

“Saya ingin sampaikan bahwa kita posisinya mempersiapkan saja. Jadi, ada plan A dan plan B. Nah, kita tetap mengutamakan konsensus. Dalam hal akhir tahun ini konsensus enggak tercapai, ya kita tentu sudah siap dengan skema satunya [PTE],” ujar Hestu dalam sebuah webinar, Rabu (29/4/2020).

Dia mengungkapkan sebagai bagian dari kebijakan cadangan, skema PTE sudah dibuat oleh beberapa negara lai seperti Inggris, Prancis, Australia, dan India. Skema unilateral ini dijalankan jika skema multilateral lewat konsensus tidak dapat dihasilkan. Simak Kamus ‘Apa itu Pajak Transaksi Elektronik?’.

Sesuai Perpu 1/2020, pengenaan PTE dilakukan jika penerapan pajak penghasilan (PPh) tidak bisa dijalankan karena terbentur status BUT. Penentuan BUT dalam beleid itu juga sudah memasukkan konsep significant economic presence. Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo juga menegaskan pengenaan PPh atas perusahaan digital tetap akan menunggu hasil konsensus OECD/G20.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengoptimalkan pengenaan PPN terlebih dahulu. Pengenaan pajak tersebut tidak memuat isu double taxation sehingga bisa langsung dijalankan. Simak artikel ‘Pengenaan PPN Perdagangan Online Jadi Prioritas dalam Waktu Dekat’.

Kendati menunggu konsensus global untuk pengenaan PPh atau PTE, Hestu mengaku penyusunan rancangan peraturan pemerintah (PP) tetap berlangsung. Pada saat yang sama, otoritas tetap aktif memantau kondisi jalannya pembahasan di bawah koordinasi OECD/G20.

“Karena ini nanti menurut Perpu 1/2020 ini harus ada PP-nya. Kami sedang menyusun PP-nya sambil memantau pembahasan-pembahasan OECD. Kita berharap memang justru ada kesepakatan internasional sehingga fair untuk semuanya. Dalam hal itu enggak akan tercapai, kita sudah siap,” jelasnya. (kaw)