Pacu Investasi dan Penerimaan Pajak, Otoritas Ini Revisi Undang-Undang

PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja tengah mematangkan rencana untuk merevisi undang-undang perpajakan yang ditargetkan dapat disahkan DPR pada tahun ini.

Dirjen Pajak Kong Vibol mengatakan revisi UU Perpajakan perlu dilakukan agar sistem pajak Kamboja menjadi lebih menarik bagi investor. Menurutnya, RUU itu juga akan membuat penerimaan perpajakan meningkat secara berkelanjutan.

"RUU Perpajakan bertujuan agar sistem pajak lebih komprehensif dan konsisten dengan situasi aktual perekonomian nasional, regional, dan global," katanya, dikutip pada Minggu (30/10/2022).

Vibol menuturkan penyusunan RUU Perpajakan disusun di bawah koordinasi Kementerian Ekonomi dan Keuangan. Materi RUU Perpajakan akan diselaraskan dengan UU Penanaman Modal dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dia menyebut pemerintah sedang berupaya menjaring masukan dari sektor swasta agar materi RUU Perpajakan lebih komprehensif. Pada saat bersamaan, Kementerian Kehakiman juga meninjau pasal-pasal pada KUHP yang terkait dengan peraturan lainnya, termasuk RUU Perpajakan.

Vibol menjelaskan RUU Perpajakan disusun dengan mempertimbangkan sistem pajak yang berlaku di seluruh dunia. Misal, terkait dengan hubungan antara sistem perpajakan dan perkembangan teknologi digital.

Dia berharap RUU Perpajakan tersebut mampu memberikan memudahkan bagi wajib pajak sekaligus mendukung iklim investasi di Kamboja.

Terlebih, UU Perpajakan akan menyelaraskan sektor-sektor prioritas penerima insentif yang saat ini termuat dalam UU Penanaman Modal sehingga lebih memberikan kepastian bagi para investor.

"Peningkatan penerimaan pajak terjadi karena adanya reformasi sistem perpajakan, antara lain seperti pemberian pelayanan kepada wajib pajak dan pelayanan pendaftaran yang baik," ujarnya seperti dilansir khmertimeskh.com.

Sejalan dengan itu, otoritas pajak telah mengumpulkan penerimaan senilai US$2.680 juta atau sekitar Rp41,78 triliun sepanjang Januari-September 2022. Realisasi tersebut sebesar 95% dari target yang tertuang dalam APBN 2022.

Vibol memperkirakan realisasi pajak hingga tutup buku akan mencapai 110%-115% dari target yang ditetapkan. (rig)