Otoritas Ini Pertimbangkan Penggunaan AI untuk Kelola Perpajakan

PHNOM PENH, DDTCNews - Ditjen Pajak Kamboja tertarik mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam sistem perpajakan.

Dirjen Pajak Kong Vibol mengatakan teknologi AI saat ini makin banyak dimanfaatkan di tengah perkembangan teknologi digital. Dia meyakini teknologi AI dapat dikembangkan untuk memudahkan layanan perpajakan.

"Kita sudah berada di era digital. Bayangkan sebuah komputer dapat menjawab pertanyaan wajib pajak mengenai pajak yang harus dibayar atas penghasilan mereka," katanya, dikutip pada Kamis (21/3/2024).

Vibol memandang tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari penggunaan teknologi AI. Sebaliknya, kehadiran teknologi AI dapat memberikan kemudahan bagi fiskus dan wajib pajak apabila digunakan secara bijak.

Dia menilai penggunaan berbagai teknologi digital telah meningkat pesat selama pandemi Covid-19. Menurutnya, teknologi AI antara lain dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan e-administration dan e-filing.

Saat ini, otoritas tengah menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang baru sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Perdana Menteri Hun Manet. SOP baru ini ditargetkan dapat mulai diimplementasikan pada akhir bulan ini.

Vibol menyebut berbagai upaya perbaikan tersebut menjadi bagian dari program reformasi yang terus berjalan. Reformasi tersebut utamanya bertujuan meringankan beban wajib pajak.

"Ada saatnya wajib pajak harus mengantre berjam-jam hanya untuk menyampaikan SPT dan membayar pajak. Namun, semua itu bakal bisa dilakukan dengan mudah melalui e-filing dan e-pay melalui bank Anda," ujarnya seperti dilansir khmertimeskh.com.

Vibol pun kembali mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan berbagai pelayanan online yang telah tersedia. Menurutnya, digitalisasi pelayanan pajak juga diharapkan mampu mencegah tindak pidana korupsi.

Dia meminta dukungan wajib pajak dalam memberantas korupsi di institusi pajak dengan melaporkan setiap indikasi korupsi melalui saluran yang disediakan. Dia menegaskan otoritas pajak akan menjamin kerahasiaan wajib pajak yang menyampaikan laporan.

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak senilai US$4,16 miliar pada tahun ini. Angka ini meningkat sekitar 20% dari realisasi tahun lalu senilai US$3,61 miliar. (rig)